Lewati ke konten
Advertisement
Menperin Airlangga Terima Gelar Doktor Honoris Causa di Korsel - PT Desapedia Bangun Jaya

Menperin Airlangga Terima Gelar Doktor Honoris Causa di Korsel

Jakarta, Desapedia.id – Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menerima penghargaan Doktor Honoris Causa bidang Development Policy (kebijakan publik) dari KDI School of Public Policy, Korea Selatan. Sekolah tersebut berafiliasi dengan lembaga riset The Korea Development Institute (KDI). Saat ini, KDI yang berbasis di Kota Sejong, Korea Selatan tersebut berada di 20 besar peringkat bagi lembaga…

RUU Daya Saing Daerah: Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing Global - PT Desapedia Bangun Jaya

RUU Daya Saing Daerah: Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing Global

Medan, desapedia.id – Komite I DPD RI bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU) menggelar focus group discussion (FGD) dalam rangka Uji Sahih Rancangan Undang-Undang Daya Saing Daerah (RUU DSD), di Aula FISIP USU, Medan, Selasa (25/06/2019). FGD dibuka oleh Dekan FISIP USU, Muryanto Amin, dan dihadiri oleh Senator…

Membangun Indonesia dari Pinggiran Desa - PT Desapedia Bangun Jaya

Membangun Indonesia dari Pinggiran Desa

Oleh : Alfurkon Setiawan (Asisten Staf Khusus Presiden) Pembangunan perbatasan, termuat dalam poin ketiga dari Nawacita. Presiden Jokowi-JK menebalkan frase “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan”. Pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan (sentralisasi), melainkan harus dilakukan menyebar di seluruh pelosok Indonesia (desentralisasi). Pada hakikatnya, pembangunan daerah merupakan kewenangan dari pemerintah…

Evaluasi Pendamping Desa: Cukup Satu Orang per Kecamatan - PT Desapedia Bangun Jaya

Evaluasi Pendamping Desa: Cukup Satu Orang per Kecamatan

Jakarta, desapedia.id – Sejumlah pihak banyak yang meminta agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap keberadaan tenaga pendamping desa. Menyoroti hal tersebut, Dr Halilul Khairi, Staf Pengajar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sekaligus Ketua Departemen Pengkajian Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) berpendapat agar jumlah tenaga pendamping desa dapat dipangkas. “Menurut saya, pendamping desa cukup satu orang saja…

PPDI Sepakat Keberadaan Pendamping Desa Perlu Dievaluasi - PT Desapedia Bangun Jaya

PPDI Sepakat Keberadaan Pendamping Desa Perlu Dievaluasi

Jakarta, desapedia.id – Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perkumpulan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Widhi Hartono mendukung agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap keberadaan tenaga pendamping desa. “Saya sepakat evaluasi keberadaan pendamping desa,” kata Widhi, mengomentari pemberitaan Desapedia.id terkait pendapat Ketua DPD Apdesi Provinsi Aceh Muksalmina Asgara yang meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan tenaga pendamping desa.…

Ada Berita Hoax tentang Pemekaran Daerah, Ketua Almisbat Minta Semua Pihak Bersabar Tunggu Pelantikan Wapres - PT Desapedia Bangun Jaya

Ada Berita Hoax tentang Pemekaran Daerah, Ketua Almisbat Minta Semua Pihak Bersabar Tunggu Pelantikan Wapres

Jakarta, desapedia.id – Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri), Bahtiar Baharuddin telah menegaskan bahwa Kemendagri tidak pernah membuat rilis mengenai daftar Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) yang terdiri dari 57 calon kabupaten dan 8 calon provinsi yang akan dimekarkan, sebagaimana yang sempat diberitakan oleh salah satu portal media online. “Membuat, mengarang, dan menyebarluaskan…

Apdesi Aceh Minta Pendamping Desa Dievaluasi - PT Desapedia Bangun Jaya

Apdesi Aceh Minta Pendamping Desa Dievaluasi

Banda Aceh, desapedia.id – Ketua DPD Apdesi Provinsi Aceh Muksalmina Asgara meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan tenaga pendamping desa. Menurut Muksal, jumlah tenaga pendamping desa sebaiknya dikurangi jumlahnya seiring dengan perkembangan desa yang semakin mandiri. “Namun harus ditingkatkan kualitasnya, sehingga kehadiran teman-teman pendamping [desa] itu benar-benar bisa memastikan tercapainya kemandirian desa yg terbangun secara…

Komentar Apdesi Banjar soal Pendamping Desa yang Diminta Mengampanyekan Capres - PT Desapedia Bangun Jaya

Komentar Apdesi Banjar soal Pendamping Desa yang Diminta Mengampanyekan Capres

Martapura, desapedia.id – Muhammad Gazali, Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, ikut mengomentari perihal seorang Pendamping Desa yang mengaku mendapat arahan untuk mengampanyekan salah satu calon tertentu dalam ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu. “Sepengetahuan saya, tidak ada satu pun baik itu Tenaga Ahli (TA) Kabupaten, Pendamping Desa (PD)…

UU Desa Amanatkan Pengawasan Desa oleh Masyarakat - PT Desapedia Bangun Jaya

UU Desa Amanatkan Pengawasan Desa oleh Masyarakat

Jakarta, desapedia.id – Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat didelegasikan pembinaan dan pengawasannya kepada Perangkat Daerah. Namun demikian, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum optimal dilakukan selama…

Dari Diskusi "Desa dalam RPJMN" di APMD - PT Desapedia Bangun Jaya

Dari Diskusi “Desa dalam RPJMN” di APMD

Yogyakarta, desapedia.id – Implementasi Undang Undang Desa kini mengalami ‘decline‘ atau kemunduran. Karena itu, kita harus mengambil poin besar, memastikan agar periode kedua Pak Jokowi, pihak yang mengurus desa nanti jangan sampai seperti menerima cek kosong. Itulah dua hal yang mengemuka dalam diskusi “Desa dalam RPJMN” di STPMD “APMD” Yogyakarta, Jumat (21/6). Diskusi ini menghadirkan…

Koordinator Pendamping Lokal Desa Kabupaten Sragen Endah Tyasmini

Jaga Kode Etik, Pendamping Desa Ini Pastikan Tidak Ada Arahan untuk Mengampanyekan Capres

Sragen, desapedia.id – Koordinator Pendamping Lokal Desa (PLD) Kabupaten Sragen, Endah Tyasmini, memastikan tidak ada Pendamping Desa di Kabupaten Sragen yang mengarahkan, menggerakkan, atau mengampanyekan salah satu calon tertentu dalam ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu. “Kami menjaga kode etik sebagai Pendamping Desa,” tegas Endah kepada Desapedia.id, Jum’at (21/6/2019). Komentar Endah tersebut terkait dengan pernyataan…

SiLPA APBD Dapat Rapor Merah, Bagaimana dengan APBDes? - PT Desapedia Bangun Jaya

SiLPA APBD Dapat Rapor Merah, Bagaimana dengan APBDes?

Jakarta, desapedia.id – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi se-Indonesia menunjukkan rapor merah. Hal ini terlihat dari besarnya sisa lebih perhitungan anggaran yang dihasilkan. Persoalan tersebut mendapat sorotan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Rabu (19/06/2019). Dia memerintahkan setiap daerah untuk menggenjot penyerapan APBD. “SiLPA APBD…

Advertisement
Kembali ke atas laman