Jakarta, desapedia.id – Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perkumpulan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Widhi Hartono mendukung agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap keberadaan tenaga pendamping desa.
“Saya sepakat evaluasi keberadaan pendamping desa,” kata Widhi, mengomentari pemberitaan Desapedia.id terkait pendapat Ketua DPD Apdesi Provinsi Aceh Muksalmina Asgara yang meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan tenaga pendamping desa.
Kepada Desapedia.id, Selasa (25/6/2019), Widhi juga mengungkapkan alasan mengapa diperlukan evaluasi terhadap tenaga pendamping desa.
“Mohon maaf, tak sedikit SDM pendamping desa tak lebih baik dari kepala desa dan perangkat desa,” terangnya. “Faktanya banyak pendamping desa yang hanya inventarisasi data dari desa,” sambung Widhi.
Karena itu, menurutnya, akan lebih baik alokasi anggaran pendamping desa diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memaksimalkan peningkatan SDM aparatur desa.
“Domain penyelenggaraan pemerintah desa ada di Kemendagri. Artinya, segala hal yang terkait sistem penyelenggaran pemerintahan desa lebih tepat di Kemendagri,” ujarnya.
Lalu, apakah ke depannya tenaga pendamping desa lebih baik ditiadakan? “Ya, benar,” tegas Widhi. (Red)
Berita terkait: Apdesi Aceh Minta Pendamping Desa Dievaluasi
