Lewati ke konten
Advertisement
Ketua Forum Pendamping Lokal Desa Provinsi Jateng: Para Pendamping Totalitas Mendampingi Desa, Tidak Urus Capres - PT Desapedia Bangun Jaya

Ketua Forum Pendamping Lokal Desa Provinsi Jateng: Para Pendamping Totalitas Mendampingi Desa, Tidak Urus Capres

Purbalingga, desapedia.id – Seorang Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kalimantan Selatan yang dihadirkan di sidang Mahkamah Konsitusi (MK) oleh tim Calon Presiden (Capres) Prabowo-Sandiaga Uno, dalam kesaksiannya mengaku mendapatkan arahan untuk nge–tweet membahas keberhasilan Jokowi. Terkait itu, Ketua Forum Pendamping Lokal Desa se-Provinsi Jawa Tengah, Aris Yudirianto turut memberikan…

Pilkades Rawan Money Politics? - PT Desapedia Bangun Jaya

Pilkades Rawan Money Politics?

Jakarta, desapedia.id – Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memerintahkan dua hal penting terkait Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Pertama, pemilihan kepala Desa secara serentak dalam lingkup Kabupaten/Kota. Kedua, penyelenggaraan Pilkades dibiayai dengan APBD. Dua amanat UU Desa ini sesungguhnya telah berjalan baik selama ini. Kini, pemilihan kepala desa serentak di berbagai kabupaten…

Percepat Pertumbuhan Ekonomi Desa, Kemendes PDTT Dorong Pemda Kembangkan Prukades - PT Desapedia Bangun Jaya

Percepat Pertumbuhan Ekonomi Desa, Kemendes PDTT Dorong Pemda Kembangkan Prukades

Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus mendorong pemerintah daerah dan dunia usaha untuk mengembangkan program Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades). Pasalnya, dengan program Prukades ini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa. Hal itu disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dalam Focus Group Discussion…

Enam Poin Kesimpulan RDP antara DPD RI dengan Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham - PT Desapedia Bangun Jaya

Enam Poin Kesimpulan RDP antara DPD RI dengan Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham

Jakarta, desapedia.id – Komite I DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). RDP tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan pandangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. Dalam rilis yang diterima Desapedia.id, Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul…

Komite I DPD RI Menggelar RDPU dengan Perludem dan TePI - PT Desapedia Bangun Jaya

Komite I DPD RI Menggelar RDPU dengan Perludem dan TePI

Jakarta, desapedia.id – Komite I DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw, dan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). RDPU yang mengundang para akademisi dan pemerhati pemilu tersebut membahas tentang evaluasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.…

Tak Sekedar Infrastruktur, Pemkab Purbalingga Optimalkan Potensi Perdesaan - PT Desapedia Bangun Jaya

Tak Sekedar Infrastruktur, Pemkab Purbalingga Optimalkan Potensi Perdesaan

Purbalingga, desapedia.id – Untuk mendorong percepatan pembangunan desa, Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus berupaya mengoptimalkan potensi perdesaan di wilayahnya. Ketua Forum Pendamping Desa se-Provinsi Jawa Tengah yang juga Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Purbalingga, Aris Yudirianto, mengatakan, Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) dalam waktu dekat akan melaunching Desa Tematis (desa yang mempunyai ciri khas). “Bupati berharap…

Asosiasi Pemerintah Desa di Pusaran Pemilu - PT Desapedia Bangun Jaya

Asosiasi Pemerintah Desa di Pusaran Pemilu

Jakarta, desapedia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui keberadaan sejumlah organisasi perangkat desa rentan digunakan untuk tujuan politik. Tjahyo mengungkapkan, dirinya juga melihat organisasi perangkat desa tersebut digunakan untuk kepentingan dalam ajang Pemilu 2019. “Banyak gerakan politik yang memanfaatkan kepala desa dan asosiasi perangkat desa,” kata Tjahyo, belum lama ini. Dia menyebut fenomena ini…

Pilkada Serentak

Pokok Pikiran ADEKSI dan ADKASI Perihal Persyaratan Calon Kepala Daerah

Menjadi kepala daerah bukan hanya sekedar merebut kekuasaan dalam pemerintahan, melainkan pula sebagai sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan kebijakan tertinggi di daerah. Kepala daerah sebagai pemimpin pemerintahan eksekutif tertinggi di daerah selayaknya dijabat oleh putra terbaik diantar putra bangsa yang potensial dari seluruh latar belakang suku, agama, ras, golongan, atau profesi.…

Sidang PHPU Pilpres Harus Jadi Media Pendidikan Politik Rakyat - PT Desapedia Bangun Jaya

Sidang PHPU Pilpres Harus Jadi Media Pendidikan Politik Rakyat

Jakarta, desapedia.id – Tidak lama lagi Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar rangkaian sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris yang membidangi persoalan Politik, Hukum, dan HAM mengungkapkan, rangkaian Sidang MK ini diharapkan menjadi media pendidikan politik bagi rakyat di tengah ramainya keriuhan dan…

Anggaran Pembangunan Desa

UU Desa Menjadi Dana Desa

UU Desa memastikan ruang dan uang untuk desa. Ruang bisa disebut political space, yang mencakup ruang otonomi/kemandirian (kuasa desa) dan ruang demokrasi (kuasa rakyat). Ruang otonomi (kemandirian) atau kuasa desa mencakup kewenangan, keputusan, prakarsa, kemampuan dan swakelola. Ruang demokrasi menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah monopoli kepala desa tetapi menjadi ruang rakyat yang menjelma dalam keterbukaan, akuntabilitas,…

Kemendes PDTT Jalin Kerjasama Kembangkan Program Pos BBM Desa - PT Desapedia Bangun Jaya

Kemendes PDTT Jalin Kerjasama Kembangkan Program Pos BBM Desa

Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjalin kerjasama dengan PT Octa Citra Rajawali (PT OCR) terkait program pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis teknologi dan energi atau pengembangan program Pos BBM Desa (Pomdes) di desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi. Mengutip laman Kemendes PDTT, Rabu (12/6/2019), kerjasama dilakukan setelah Sekjen Kemendes…

Ketua Umum Pengurus Pusat Persaudaraan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) Sudir Santoso

Efektifkah Pengawasan Anggaran yang Dikelola Pemerintah Desa?

Jakarta, desapedia.id – Anggaran yang dikelola Pemerintah desa dari tahun ke tahun jumlahnya kian fantastis. Selain menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten, pemerintah desa juga menerima kucuran dana dari pemerintah provinsi atau lebih dikenal dengan Banprov (Bantuan Provinsi). Tak hanya itu, pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) juga ditunjang dari Dana Desa…

Advertisement
Kembali ke atas laman