Jakarta, desapedia.id – Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri), Bahtiar Baharuddin telah menegaskan bahwa Kemendagri tidak pernah membuat rilis mengenai daftar Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) yang terdiri dari 57 calon kabupaten dan 8 calon provinsi yang akan dimekarkan, sebagaimana yang sempat diberitakan oleh salah satu portal media online.
“Membuat, mengarang, dan menyebarluaskan berita bohong atas nama Kemendagri, artinya telah memfitnah institusi Kemendagri secara terbuka di ruang publik,” tegas Bahtiar.
Hingga saat ini, dengan berbagai pertimbangannya, pemerintah memang masih memberlakukan kebijakan moratorium pemekaran daerah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Kerjasama Antarlembaga Badan Pengurus Nasional Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (BPN Almisbat), Iwan Sulaiman Soelasno, dalam keterangan persnya, Senin (24/6/2019), meminta semua pihak termasuk media massa untuk bersabar menunggu sampai pelantikan Presiden-Wakil Presiden pada Oktober 2019 yang akan datang.
Iwan menjelaskan, kebijakan untuk mencabut moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sepenuhnya berada ditangan Joko Widodo-K.H. Ma’ruf Amin setelah keduanya dilantik sebagai Presiden-Wakil Presiden periode 2019-2024.
“Kan sudah jelas di UU Pemda menyebutkan bahwa Wakil Presiden adalah ex officio Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Tunggu sampai Pak Kyai M’ruf dilantik sebagai Wapres, beliau pasti mampu merumuskan desain besar penataan daerah termasuk memberikan solusi atas desakan pemekaran daerah dari berbagai pihak”, ujar Iwan yang juga pendiri desapedia.id ini.
Sebagaimana telah diketahui bersama, sampai saat ini sudah ada 173 Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) yang terdiri dari 16 usul Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi dan 157 usul DOB Kabupaten/Kota. (Red)
