Purbalingga, desapedia.id – Seorang Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kalimantan Selatan yang dihadirkan di sidang Mahkamah Konsitusi (MK) oleh tim Calon Presiden (Capres) Prabowo-Sandiaga Uno, dalam kesaksiannya mengaku mendapatkan arahan untuk nge–tweet membahas keberhasilan Jokowi.
Terkait itu, Ketua Forum Pendamping Lokal Desa se-Provinsi Jawa Tengah, Aris Yudirianto turut memberikan komentar.
Menurutnya, di Grup WhatsApp Forum Pendamping Lokal Desa se-Jawa Tengah mereka bebas memilih siapa saja dan berdasarkan kesepakatan bersama di dalam grup WhatsApp dilarang untuk berpolitik atau mengajak dan mengarahkan untuk memilih salah satu calon presiden (Capres) tertentu pada Pilpres lalu.
“Dengan kata lain kami Pendamping Lokal Desa (PLD) di Jateng nyaman-nyaman saja kok, dan mereka bisa menghargai satu sama lain,” ujar Aris kepada Desapedia.id, Kamis (20/6/2019).
Dia mengungkapkan, semua PLD di Jateng sepakat untuk bisa saling menjaga kondusifitas dan silaturahmi sekalipun pilihan Capresnya berbeda, namun persatuan PLD tetap diutamakan.
“Di group WhatsApp juga kita sarankan jangan memasang iklan yang memihak salah satu calon presiden,” ungkap Aris.
Pendamping Desa, lanjutnya, fokus dan totalitas bekerja memperkuat kinerja pemerintah desa. Dalam pendampingan, ada evaluasi kinerja PLD atau penilaian kinerja yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali yang di lakukan oleh pihak kecamatan, kabupaten dan Tenaga Ahli Kabupaten yang hasilnya variatif, ada yang A, B dan C.
“Secara keseluruhan hasil evaluasi kinerja menunjukan kinerja pendamping sudah baik dan secara pendampingan teman-teman PLD itu sudah sangat di butuhkan oleh para Pemdes se Jateng,” katanya.
Aris mengatakan, dengan adanya program Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini para Pendamping Desa totalitas mendampingi dengan maksimal demi terselesaikannya administrasi desa tahapan demi tahapan.
“Kami tidak urus soal Capres pada Pilpres lalu. Kalo pendamping sebenarnya kan beragam latar belakangnya, tetapi tidak ada yang berasal dari parpol tertentu karena kan dalam pendaftaran ada surat keterangan tidak menjadi pengurus parpol,” ungkap Aris yang juga PLD di Kabupaten Purbalingga ini.
Menanggapi soal kesaksian Pendamping Desa asal Kalsel pada sidang MK, Aris menyatakan, sebagai Pendamping Desa harusnya bisa bersikap netral. “Karena kita berada di lingkungan yang beragam dan jika memang ada Pendamping Desa yang mengajak atau mengarahkan ke salah satu calon, dirinya sangat menyayangkan hal itu bisa terjadi,” pungkas Aris. (Red)
