Jakarta, desapedia.id – Wawan Fachrudin, mantan Tenaga Ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) menulis surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo terkait buruknya …
Auralia Althooffany Balqis Mira Bellinda Jasmine Ghina Samarah Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Pendahuluan Keterbukaan informasi merupakan suatu upaya yang dilakukan …
KEBUNTUAN teoritis atas praksis BUM Desa terjadi karena kaidah hukum Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melegitimasi badan hukum BUM Desa yang …
Anom Surya Putra Ketua Umum Perkumpulan Jarkom Desa, Kini aktif sebagai Direktur Eksekutif Bakornas Desa Dinamika implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang …
Dalam hitungan hari, tepatnya 20 Oktober 2019, bangsa Indonesia akan memiliki Presiden dan Wakil Presiden baru, pasangan Ir. Joko Widodo dan Prof. KH Ma’ruf Amin …
Jika pada saat libur lebaran kemarin kita mudik ke kampung halaman pasti akan merasakan hal-hal yang berbeda. Pertama, infrastruktur jalan yang banyak dibicarakan orang karena …
Saya mengambil posisi 1000% sebagaimana judul diatas. KPK jangan dilemahkan itu sudah pasti. Memperkuat KPK itu wajib hukumnya. Tapi terkait rame-rame isu pelemahan KPK yang …
Tepat pada September, 20 tahun lalu merupakan peristiwa penting bagi masyarakat adat. Kala itu, mulai pemberlakuan UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan. Ia dinilai sebagai jawaban …
Penataan daerah khususnya pemekaran daerah merupakan hal yang wajar dan tidak menyalahi konstitusi. Pemekaran daerah diatur lebih lanjut di dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah …
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Dalam perkembangannya, BUMDes didorong sebagai lembaga komersial. Keberadaan …
Oleh : Alfurkon Setiawan (Asisten Staf Khusus Presiden) Pembangunan perbatasan, termuat dalam poin ketiga dari Nawacita. Presiden Jokowi-JK menebalkan frase “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat …
Menjadi kepala daerah bukan hanya sekedar merebut kekuasaan dalam pemerintahan, melainkan pula sebagai sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan kebijakan tertinggi di …