Undang-Undang tentang Desa adalah undang-undang pertama pasca-pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang diamanatkan oleh reformasi. Sebelumnya, melalui pemberlakukan Undang-Undang Nomor 22 …
“Kami harus menghancurkan desa dengan tujuan untuk menyelamatkannya,” demikian ungkap tentara Amerika ketika melakukan serangan terhadap desa-desa di Vietnam (New York Times, 8 February 1968). …
Dalam banyak literatur dan praktik wacana, desa mempunyai banyak definisi, yang tampak netral dan obyektif. Para ahli geografi dan tata ruang menyebut desa sebagai aglomerasi …
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau seringkali disebut UU Desa, pada dasarnya merupakan buah reformasi terkait kebijakan Negara atas desa, atau yang disebut …
Tidak ditetapkannya OSO dalam Daftar Calon Tetap (DCT) menimbulkan kontroversi publik dan protes dari kubu OSO. Kalangan yang pro dengan sikap KPU memandang bahwa langkah …
Kedaulatan rakyat tidak semata hanya dalam hal politik bersih melalui haknya dalam pemilu setiap 5 tahunan. Namun harus juga diberikan kedaulatannya di bidang ekonomi. Untuk …
Pada Juli 2018, pemerintahan Jokowi membusungkan dada atas “capaiannya” mampu menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 1 digit. Kebanggaan tersebut didasarkan atas perhitungan BPS (Badan …
Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sejalan dengan prinsip-prinsip kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dimana kepada daerah diberikan kewenangan yang luas dalam …
Anda jangan pongah karena telah memberi Dana Desa (DD) sebesar 60 T, dan jangan merasa gagah perkasa karena membatalkan kenaikan DD. Besaran DD tidak sebanding …
Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memuat konsep-konsep baru yang mendorong desa bertransformasi menjadi sebuah entitas yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, …
