Jakarta, desapedia.id – Kasubdit Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa (FPKD) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemdes Kemendagri), Sautma Sihombing, menjelaskan tentang kebijakan kewenangan asal usul lokal berskala desa yang wajib dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Pemerintah Desa dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). “Perda dan Perdes tentang…