Lewati ke konten
Advertisement
Memahami Dasar Hukum Pembentukan Perdes tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa - PT Desapedia Bangun Jaya

Memahami Dasar Hukum Pembentukan Perdes tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa

Jakarta, desapedia.id – Kasubdit Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa (FPKD) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemdes Kemendagri), Sautma Sihombing, menjelaskan tentang kebijakan kewenangan asal usul lokal berskala desa yang wajib dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Pemerintah Desa dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). “Perda dan Perdes tentang…

Kemendes PDTT Menggodok Revisi Permendes tentang Musyawarah Desa - PT Desapedia Bangun Jaya

Kemendes PDTT Menggodok Revisi Permendes tentang Musyawarah Desa

Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tengah menggodok rancangan perubahan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Hal itu diketahui saat digelarnya workshop finalisasi terkait perubahan peraturan tersebut di Park Hotel Jakarta yang digelar sejak Minggu (8/9/2019) lalu, oleh…

Tingkatkan Perekonomian, Kemendes PDTT Dorong Desa untuk Berinovasi - PT Desapedia Bangun Jaya

Tingkatkan Perekonomian, Kemendes PDTT Dorong Desa untuk Berinovasi

Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui program Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) mendorong setiap desa untuk terus berinovasi dalam upaya meningkatkan perekonomian di desa. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Anwar Sanusi mengatakan, program PIID-PEL ini dinilai sudah menghasilkan satu aktifitas ekonomi produktif…

Kafilah Kecamatan Setu Meriahkan Pawai Ta'aruf MTQ Tingkat Kabupaten Bekasi - PT Desapedia Bangun Jaya

Kafilah Kecamatan Setu Meriahkan Pawai Ta’aruf MTQ Tingkat Kabupaten Bekasi

Bekasi, desapedia.id – Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-51 Tingkat Kabupaten Bekasi resmi dimulai pada Minggu, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (8/9/2019). Rangkaian acara pembukaan diawali dengan Pawai Ta’aruf oleh seluruh kafilah dari 23 kecamatan se-Kabupaten Bekasi yang dimulai sejak pagi hari dengan mengambil rute start dari Perumahan Villa Kencana Sukatani, dan berakhir di…

Sambut Baik Peluncuran Mobil Esemka, Apdesi Kuningan: Buat Regulasi untuk Perkuat Pasar di Pedesaan - PT Desapedia Bangun Jaya

Sambut Baik Peluncuran Mobil Esemka, Apdesi Kuningan: Buat Regulasi untuk Perkuat Pasar di Pedesaan

Jakarta, desapedia.id – Pabrik Esemka yang berada di Boyolali, Jawa Tengah, telah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jum’at (6/9/2019). Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, produk Esemka ke depannya dapat diserap oleh pasar, dan berguna bagi masyarakat. Pasalnya, mobil Esemka yang diluncurkan berjenis pickup sehingga membantu masyarakat khususnya di pedesaan. “Harapan saya Esemka dapat diserap…

Mendagri Intruksikan Bupati dan Walikota untuk Menyusun Peraturan tentang Kewenangan Desa - PT Desapedia Bangun Jaya

Mendagri Intruksikan Bupati dan Walikota untuk Menyusun Peraturan tentang Kewenangan Desa

Jakarta, desapedia.id – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat edaran tentang Prioritas Pelaksanaan Bimbingan Teknis Khusus Percepatan Penataan Kewenangan Desa. Surat bernomor 140/8120/SJ ini ditujukan kepada Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia. Surat ini tertanggal 19 Agustus 2019 dan ditandatangani Mendagri Tjahjo. Dalam surat edaran tersebut, bupati atau walikota wajib menyusun Peraturan Bupati atau Walikota…

Surat Edaran Mendagri: Lembaga Bimtek Terkait Kewenangan Desa Harus Dapat Rekomendasi dari Kemendagri - PT Desapedia Bangun Jaya

Surat Edaran Mendagri: Lembaga Bimtek Terkait Kewenangan Desa Harus Dapat Rekomendasi dari Kemendagri

Jakarta, desapedia.id – Bupati atau walikota wajib menyusun Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota tentang Kewenangan Desa yang dikoordinasikan kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Bupati atau walikota juga harus memfasilitasi pemerintah desa untuk menyusun Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa. Hal ini ditegaskan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam surat edaran bernomor 140/8120/SJ tentang Prioritas Pelaksanaan…

Mendagri: Pahami Regulasi Agar Tak Terjerat Kasus Korupsi - PT Desapedia Bangun Jaya

Mendagri: Pahami Regulasi Agar Tak Terjerat Kasus Korupsi

Jakarta, desapedia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah untuk memahami regulasi dan Undang-Undang. Dengan memahami dan patuh terhadap regulasi, kepala daerah diharapkan tak terjerat kasus hukum termasuk kasus tindak pidana korupsi (tipikor). “Seharusnya jadi kepala daerah itu semua regulasi dan aturan harusnya tahu, mana yang melanggar mana yang tidak,” kata Tjahjo…

Satgas Dana Desa Apresiasi Pengelolaan DD di Burangkeng - PT Desapedia Bangun Jaya

Satgas Dana Desa Apresiasi Pengelolaan DD di Burangkeng

Jakarta, desapedia.id – Sudarno Sukarto, Koordinator Divisi Penanganan Kasus Dana Desa di Satgas Dana Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), mengomentari tautan berita desapedia.id yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa di Desa Burangkeng Dilakukan Secara Transparan.” Sudarno mengungkapkan, dirinya secara pribadi mengapresiasi  pengelolaan Dana Desa di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi,…

Ketua Umum DPN PPDI Widhi Hartono

DPN PPDI Usulkan Kriteria Mendes PDTT di Kabinet Baru Jokowi

Jakarta, desapedia.id – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) memberikan pandangan terkait kriteria Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) yang akan duduk di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ketua Umum DPN PPDI, Widhi Hartono mengatakan, salah satu kriteria yang harus dimiliki Mendes PDTT mendatang adalah dapat terus menjaga…

Wakil Komisi X DPR Apresiasi Kebijakan Dana Desa untuk Program Perlindungan Anak - PT Desapedia Bangun Jaya

Wakil Komisi X DPR Apresiasi Kebijakan Dana Desa untuk Program Perlindungan Anak

Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memastikan Dana Desa dapat digunakan untuk program perlindungan anak. Sebab, menurut Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan, Harlina Sulistyorini, salah satu penggunaan Dana Desa adalah untuk pengembangan sumber daya manusia. Dan dalam pelaksanaannya, program perlindungan anak ini harus terlebih dahulu didiskusikan dalam musyawarah desa.…

Percepat Pembangunan Desa, Kemendes PDTT Kirim Kepala Desa ke Tiongkok dan India - PT Desapedia Bangun Jaya

Percepat Pembangunan Desa, Kemendes PDTT Kirim Kepala Desa ke Tiongkok dan India

Jakarta, desapedia.id – Sebanyak 40 peserta Benchmarking Batch II yang terdiri dari kepala desa, penggiat desa, serta pendamping desa telah diberangkatkan ke Republik Rakyat Tiongkok dan India. Mereka dilepas langsung Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Senin (2/9/2019). Mendes Eko mengatakan, kegiatan ini diharapkan bisa mempercepat…

Advertisement
Kembali ke atas laman