Desa–desa perbatasan menjadi pintu gerbang Indonesia dengan negara lain. Seyogyanya desa–desa tersebut memiliki sumber daya yang memadahi dalam meningkatkan kesejahteraan dan upaya “mempercantik” pintu gerbang negara Indonesia.
Mendasarkan pada Lokasi Prioritas (Lokpri) yang ditangani oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dari sebelumnya pada Tahun 2015–2019 mencakup 187 Kecamatan berubah menjadi 222 Kecamatan untuk Tahun 2020–2024. Perubahan Lokpri ini merupakan hasil Rencana Strategis (Renstra) BNPP untuk Tahun 2020–2024, sekaligus menjadi dasar pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga di desa–desa tersebut.
Perubahan ini dapat dimaknai juga sebagai tantangan bagi BNPP dan Stakeholder terkait lainnya dalam mengoptimalkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Desa–desa perbatasan di Kecamatan Lokpri bisa mengembangkan upaya–upaya membangun sinergi dan konvergensi dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Hal ini salah satu sebabnya Pemerintah Indonesia ditengah pandemic Covid-19 tidak melakukan pemotongan anggaran BNPP, malah meningkatkan indikasi pendanaan menjadi Rp 1,5 triliun.
Angka indikasi pendanaan ini meningkat sebesar Rp 622,6 Miliar dari tahun sebelumnya. Dari peningkatan angka pendanaan ini menjadi peluang bagi desa– desa perbatasan dalam berkontribusi pencapaian indikator umum BNPP, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan Lokpri, maupun target indikator perencanaan yang tertuang dalam RPKJMDes maupun RKPDes–nya.
Potret pendanaan dari Pusat untuk desa–desa perbatasan tidak hanya dari peningkatan alokasi pendanaan dari BNPP namun secara rutin dapat diperoleh dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), bahkan pendanaan Transfer Ke Daerah (DAK Fisik, DAK Non Fisik) reguler/afirmasi dan sumber pendanaan sah lain.
Tantangan besar lainnya adalah bahwa pembangunan infrastruktur fisik juga harus dibarengi dengan peningkatan Kesehatan dan kesejahteraan warganya. Seperti diketahui, desa–desa perbatasan juga memiliki tantangan dan permasalahan terkait air bersih, sanitasi, penyakit menular, layanan kesehatan, stunting, bahkan gizi buruk.
Lokpri Kecamatan yang didorong oleh BNPP, setidaknya bisa menjembatani koordinasi antara Desa dengan Supradesa (baik Kecamatan maupun Pemerintah Daerah). Kecamatan memiliki peran sangat strategis dalam memastikan penyelenggaran pemerintah hadir sampai ke desa–desa melakukan koordinasi pemberdayaan sekaligus sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bagi Pemerintah Desa.
Semoga upaya–upaya pembangunan dan pemberdayaan desa melalui penguatan peran kecamatan di wilayah perbatasan ini makin menguatkan hadirnya negara di pintu gerbang Indonesia tercinta ini. ***
