Jokowi Berharap DPD Terus Bergerak Membangun Indonesia dari Pinggiran, Daerah dan Desa

Jakarta, desapedia.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) RI, di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Sejumlah poin dipaparkan Jokowi dalam pidatonya. Salah satunya, Jokowi menyampaikan peran penting Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Selain itu, Presiden juga mengungkapkan harapannya kepada DPD RI.

“Dalam rumah besar Indonesia, daerah-daerah adalah pilar penting NKRI. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai representasi daerah terus bekerja menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. DPD juga telah menjadi ujung tombak dalam menjaga dan merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal,” ujar Jokowi.

Presiden menambahkan, selama setahun terakhir, DPD telah menghasilkan produk legislasi yang terkait dengan kewenangan konstitusionalnya. Diantaranya, lanjut Jokowi, Tujuh RUU usul inisiatif DPD, enam Pandangan Pendapat terhadap RUU, empat Pertimbangan terhadap RUU, dan sepuluh hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang sesuai dengan bidang tugas DPD.

“Saya mengapresiasi respons cepat DPD dalam menyikapi tantangan mendesak yang dihadapi oleh daerah, seperti tantangan kedaulatan pangan, penataan hak ulayat dan masyarakat hukum adat, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengembangan UMKM,” papar Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden menyebutkan, dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPD memberi masukan kepada pemerintah terkait skema DAU, DAK, dan DBH agar desentralisasi fiskal memberikan rasa adil dan menjadi solusi mendasar bagi persoalan yang dihadapi oleh daerah.

Dalam konteks fungsi representasi, DPD aktif melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu 2019. DPD juga menerima aspirasi masyarakat dan daerah berkaitan dengan implementasi UU tentang Desa.

“Kita berharap DPD bersama Pemerintah terus bergerak membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah dan desa,” harap Presiden.

“Dukungan DPD untuk memajukan daerah harus terus dilanjutkan. Peraturan Daerah-Peraturan Daerah (Perda) yang formalitas, berbelit-belit, dan menghambat masyarakat serta pelaku usaha harus dipangkas. Tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah harus ditingkatkan,” sambung Jokowi. (Red)