Jakarta, desapedia.id – Aktivis 1998 yang kini giat dalam berbagai aktivitas politik, Andrianto menyoroti pernyataan Presiden Prabowo terkait rencana menghentikan praktik ekspor komoditas strategis yang dikuasai segelintir pengusaha. Pernyataan Presiden Prabowo tersebut disampaikan saat pidato di Sidang Paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026) lalu.
Menurut Andrianto, kebijakan pembentukan lembaga berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut untuk mengelola ekspor komoditas seperti batu bara, sawit, dan nikel merupakan terobosan penting. Andrianto berharap kedepannya mungkin saja akan menyusul emas, tembaga, timah, dan lainnya.
“Ini kebijakan baru yang menjanjikan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Karena itu, apabila dikelola secara efektif dan bebas dari kebocoran, manfaatnya diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara signifikan”, tegas Andri.
Dalam rilisnya pada Kamis (21/5/2026), Andrianto juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo soal potensi kebocoran hingga 150 miliar Dolar AS akibat pengelolaan sumber daya alam yang tidak optimal.
“Jika dikelola dengan baik dan tidak ada kebocoran, rakyat Indonesia bisa menjadi lebih makmur dan sejahtera,” katanya.
Andrianto menilai rencana pembentukan lembaga pengelola ekspor komoditas strategis dapat dijalankan secara profesional dan transparan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.
Ia juga berharap Presiden Prabowo tetap konsisten menjalankan agenda reformasi pengelolaan sumber daya alam meski berpotensi menghadapi tantangan dari kelompok yang selama ini menikmati keuntungan besar dari tata niaga komoditas nasional.
“Semoga apa yang disampaikan presiden benar-benar terwujud dan tetap konsisten di masa mendatang”, tutupnya. (Red)
