Catatan Redaksi – Prabowo-Gibran akan dilantik pada 20 Oktober 2024 sebagai Presiden-Wakil Presiden untuk periode 5 tahun kedepan. Muncul pertanyaan, apakah kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama akan moncer diawal pemerintahan Prabowo-Gibran?
Setidaknya ada 3 alasan yang membuat BUMDes dan BUMDes Bersama akan moncer di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Alasan pertama yaitu pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sudah mengeluarkan kebijakan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2025 adalah untuk memperkuat tata kelola dan pengembangan bisnis BUMDes.
Dana Desa tahun depan sangat terbuka digunakan sebagai modal BUMDes dan penguatan tata Kelola bisnis terutama Sumber Daya Manusia pengelola BUMDes. Dengan demikian diharapkan berdampak signifikan pada Pendapatan Asli Desa yang berguna bagi peningkatan ekonomi warga desa.
Alasan kedua adalah tahun 2025 merupakan tahun pertama pemerintahan yang baru untuk merealisasikan program quick win Prabowo-Gibran terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahun pertama Prabowo-Gibran membutuhkan kolaborasi dengan berbagai BUMDes dan BUMDes Bersama yang ada di seluruh Indonesia. Sebaiknya pemerintah memperkuat BUMDes sebagai lembaga desa yang menopang program MBZ. Pemerintah harus mendorong BUMDes menyiapkan komoditas untuk program MBZ, jangan melakukan impor berbagai komoditas tersebut.
Alasan ketiga, saat ini BUMDes dan BUMDes Bersama yang berbadan hukum sudah semakin banyak jumlahnya. Hal ini menunjukan BUMDes sudah siap memasuki berbagai bisnis dan jenis usaha secara profesional dan sesuai standarisasi keuangan BUMDes yang transparan serta akuntabel.
Untuk diketahui, Hingga saat ini, tercatat sebanyak 21.607 BUMDesa dari total 62.580 yang sudah berbadan hukum, dengan rincian 19.973 BUMDesa, 281 BUMDesa Bersama, dan 1.353 BUMDesa Bersama LKD.
Salam sehat, Pendiri desapedia.id, Iwan Sulaiman Soelasno. (*)