Jakarta, desapedia.id – Lewat Twitter, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengungkapkan kecurigaannya bahwa ada pemerintah kabupaten yang dengan sengaja memperlambat pencairan Dana Desa.

“Ada indikasi kabupaten tertentu menahan pencairan dana desanya untuk mendapatkan keuntungan bunga bank dari dana desa tersebut. Kalau benar, itu mengorbankan masyarakat,” tulis Eko diakun Twitter miliknya @EkoSandjojo pada Jum’at (19/7/2019).

Tak main-main Eko menegaskan, “Saya akan menghubungi KPK dan penegak hukum lainnya untuk memastikan tidak ada penyelewengan dana desa.”

Unggahan ini direspon positif oleh warganet. “Setuju nich, melibatkan semua lembaga hukum merupakan langkah JITU … Desa maju, mandiri dan sejahtera akan terwujud ketika Dana Desa dapat dijalankan dengan baik,” kata akun @R_GUN4W4N.

Akun @AnggeKandidatus juga mengatakan, “Terimakasih bpk Menteri Desa. Indikasi itu ada dgn modus mempersulit desa untuk menetapkan APBDes.. kami sepakat agar KPK di turunkan ke Kab…salam hormat.”

Akun @Nadrahsulolipu ikut berkomentar, “Semoga ada aturan nya bunga bank dr dana Desa di RKUD dan Rekening Desa tdk boleh digunakan dan dikembalikan ke negara pak, biar upaya oknum tsb sia-sia belaka.”

“Hubungi saja pak, karna yang namanya oknum itu paling takut kalau didampingi oleh KPK ataupun Kejaksa’an. Kalau cuma didampingi oleh para Pendamping itu masih bisa mereka siasati, mohon bantuan kerjasamanya pak khususnya buat desa-desa di Kab. Barito Kuala,” tulis akun @BimaPutraPrat19.

Hingga Sabtu siang (20/7/2019), postingan Eko telah di-retweet sebanyak 680 dan disukai sekitar 984 pengguna Twitter. (Red)