Dalam pemerintahan desa sesungguhnya juga melekat pembinaan dan pengawasan secara berjenjang pemerintahan.
Namun demikian, selama 7 tahun terakhir ini menunjukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) belum berjalan dengan baik dan maksimal.
Pembinaan dan pengawasan dari Pemprov dan Pemkab/Pemkot sangat diperlukan sebagaimana diatur dalam UU Desa walaupun secara umum pemerintahan desa merupakan bentuk pemerintahan yang berbasis dan dibentuk oleh masyarakat atau self governing community.
Artinya ada keterkaitan antara desa dengan negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 ayat 7 UU Desa.
Keterkaitan tersebut menggambarkan bahwa UU Desa membawa perubahan relasi antara desa dengan tingkat pemerintahan diatasnya. Meskipun, Pemerintahan Desa sesungguhnya bukanlah satuan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Kabupaten/Kota yang langsung diatasnya.
Di dalam pasal 112 UU Desa dinyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat didelegasikan pembinaan dan pengawasannya kepada Perangkat Daerah.
Alih–alih pembinaan dan pengawasan secara berjenjang pemerintahan, kini pengawasan yang dilakukan baik ditingkat pusat maupun daerah belum terkoordinasi dengan baik, bahkan cenderung lepas kendali karena melibatkan berbagai institusi diluar Kemendagri dan Kemendes PDTT seperti Kejaksaan, Kepolisian, BPKP, BPK, dan KPK.
Sementara itu peran APIP sebagai pengawas internal Pemerintah kurang dimaksimalkan. Oleh karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk Mengedepankan pembinaan daripada pengawasan dengan melakukan pembinaan yang berkelanjutan.
Untuk mendiskusikan hal tersebut diatas, desapedia.id dan TV Desa dalam talkshow yang bertajuk Kajian Desa bareng Iwan atau KADES IWAN akan mengupas lebih jauh tentang “Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Aparat Penegak Hukum, Efektifkah?”
