Judul di atas adalah tema rakernas II PDIP yg saat ini sedang berlangsung. Saya tertarik mendengarkan pidato Presiden Jokowi bukan karena ada unsur PDIP tetapi karena temanya sangat relevan dengan tugas TPP Kemendesa PDTT.
Melihat temanya, sekilas kita bisa melihat visi misi Presiden Jokowi bagaimana membangun Indonesia melalui kebangkitan desa. Kita semua semestinya menyadari bahwa desa merupakan kekuatan perekonomian Indonesia.
Tantangan bagi kita semua adalah bagaimana mewujudkan visi misi Presiden Jokowi yg membangun Indonesia dari desa.
Sebetulnya, visi misi Presiden Jokowi ini yg juga tertuang dalam Nawacita sudah dijabarkan dan dilaksanakan oleh Kemendesa PDTT.
Melalui prioritas penggunaan dana desa yang dibuat setiap tahun, kita bisa melihat program dan strategi bagaimana Kemendesa PDTT membangun Indonesia melalui desa dan juga daerah pinggiran serta tertinggal.
Kita bisa melihat bagaimana desa bergerak maju. Contoh-contoh kemajuan bisa dicari sendiri, misalkan : 273 ribu km jalan telah dibangun. 45 ribu embung sederhana dibangun untuk menunjang produktivitas pertanian, dll.
Tapi, kita juga tidak boleh berbangga dan berpuas hati dengan kemajuan-kemajuan ini. Kita harus meningkatkan lagi kinerja dalam mendampingi dan membantu desa untuk makin maju lagi.
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menggambarkan kondisi dunia yang berada dalam ketidak pastian.
Kondisi ini dipicu terutama oleh 2 hal, yaitu : pandemi covid dan perang. Kata Presiden Jokowi; kondisi ketidakpastian ini sungguh mengerikan karena ada 3 krisis akibat pandemi dan perang, yaitu: krisis keuangan, krisis energi dan krisis pangan.
Saat ini ada sekitar 60 negara yang terancam bangkrut, kata Presiden Jokowi. Jumlah ini jelas tidak sedikit. Lembaga keuangan dunia ( IMF, World Bank atau UNDP ) belum tentu mampu membantu keuangan untuk 60 negara sekaligus.
60 negara ini memiliki debt ratio yang terlalu tinggi terhadap PDB. Saat ini debt ratio Indonesia masih wajar dan terkendali, sekitar 39 % terhadap PDB. Ada juga krisis energi bagi seluruh dunia.
Digambarkan sebagai perbandingan harga BBM pertalite di Malaysia dan Singapura sudah mencapai Rp 21.000. Harga pertalita di Jerman lebih mahal lagi.
Beberapa minggu yang lalu, warga Amerika marah besar dengan harga BBM yang mencapai hampir Rp 100.000. Di negara kita, harga BBM pertalite masih sama ( belum mengalami penyesuaian harga ) karena pemerintah menggelontorkan subsidi Rp 502 T.
Bisa kita bayangkan jika pemerintah tidak menanggung subsidi untuk BBM. Ketik Jokowi melakukan stop ekspor batubara dan CPO, 5 pemimpin negara langsung menghubungi presiden Jokowi.
Jika tidak dapat kiriman baru bara dan CPO, negara nya bisa terjadi krisis sosial. Terakhir ada juga krisis pangan. Kita saat ini melakukan import terigu gandum sebesar 11 juta ton.
Untuk mengatasi multi krisis ini, presiden mengutip perkataan Bung Karno tentang Gotong Royong. Kearifan lokal bangsa kita ini bisa menjadi modal besar untuk maju mengatasi multi krisis saat ini.
Untuk saat ini, Presiden Jokowi melakukan upaya menciptakan nilai tambah bagi kekayaan alam kita. Batu bara dan nikel telah distop untuk ekspor secara mentah. Bauksit sebentar lagi juga akan dilarang.
Negara asing harus mendirikan pabrik di Indonesia jika ingin membeli mineral. Pemerintah dan masyarakat Indonesia akan banyak menikmati keuntungan jika negara asing membangun pabrik di Indonesia.
Jika usaha ini dilakukan secara konsisten hingga tahun 2030, kapita Indonesia akan mencapai sekitar 21 ribu US dollar. Ini artinya pintu gerbang terbuka untuk kemajuan. Tahun 2045 per kapita akan bisa mencapai sekitar 27 ribu US dollar.
Untuk mengatasi krisis pangan, Presiden Jokowi mengajak kita semua, khususnya desa, untuk menciptakan ketahanan pangan. Mengandalkan potensi desa masing-masing, ketahanan pangan akan bisa diciptakan.
Baru saja, Presiden Jokowi meresmikan lahan sorghum seluas 40 hektar di Waingapu NTT. Jangan paksa masyarakat NTT makan beras. Jangan paksa masyarakat Maluku dan Papua makan beras.
Sorghum dan sagu merupakan bahan makanan yang sehat karena rendah kadar gulanya, termasuk umbi porang.
Ketahanan pangan juga telah menjadi prioritas penggunaan dana desa, bahkan ditulis secara jelas minimal 20 % DD diperuntukkan untuk program ketahanan pangan nabati dan hewani.
Jika desa-desa mampu membuat program ketahanan pangan secara terukur, desa-desa tak lama lagi akan mempunyai produk-produk pangan.
Kata terukur di sini mengacu pada data produktivitas yang bisa dihasilkan dari program ketahanan pangan. Misalkan program ketahanan pangan berupa talud irigasi ( 200 meter ), berapa produktivitas gabah padi yang dihasilkan?
Berapa banyak sawah yang bisa digarap untuk menanam padi ?Data produktivitas ini harus diperbandingkan dengan produktivitas gabah padi sebelum dibangun talud irigasi dan setelah dibangun talud irigasi.
Jika desa tidak mampu menghitung produktivitas, bisa disebut pembangunan talud irigasi tidak terukur secara objektif.
Bisa disebut secara terukur objektif dan dirasakan manfaatnya bagi desa jika program ketahanan pangan itu sungguh nyata. Misalkan desa melakukan budi daya ternak kambing.
Produktivitas budi daya ternak kambing ini bisa diukur/dihitung saat penjualan kambing. Berapa keuntungan yang diperoleh ? Berapa banyak pekerja yg tercipta dari budi daya ternak kambing?
Contoh ini juga bisa diberlakukan untuk budi daya hortikultura. Tidak lupa bentuk program ketahanan pangan ini sesuai dengan potensi desa masing-masing.
Desa adalah masa depan Indonesia.
Saat ini kita sebagai TPP turut mempersiapkan Indonesia maju dan berdaulat melalui desa. Saya percaya bahwa sebagian besar dari teman-teman pendamping akan menikmati hasil jerih payahnya pada tahun 2045. Insya Allah, saya juga bisa melihat dan mengalami Indonesia di tahun 2045.
Delanggu 22 Juni 2022
