Jakarta, desapedia.id – Dalam diskusi yang diselenggarakan melalui video conference yang bertemakan “Menuju Penyaluran BLT Dana Desa 100 %” bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kepala Dinas PPMD Jawa Timur Mohamad Yasin, Bupati Tenggralek dan Bupati Bangkalan serta seluruh perangkat daerah lainnya pada hari Jumat lalu ( 15/5 ), Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi mengungkapkan saat ini BLT Dana Desa yang tersalurkan baru mencapai sekitar 11.000 desa atau 14, 6 persen.
“Baru sekitar 1, 1 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Padahal dana yang sudah di transfer ke rekening desa sudah mencapai Rp 20, 5 Triliun. Angka ini masih sangat rendah sekali. BLT Dana Desa harus segera disalurkan dan dibagikan bagi warga yang berhak sebelum Hari Raya Idul Fitri”, ujar Budi dalam acara Video Conference.
Budi Arie mengatakan, di waktu yang tersisa ini dirinya berharap semua pemangku kepentingan sama–sama bekerja keras bergotong royong agar seluruh warga desa yang berhak menerima BLT Dana Desa bisa merayakan hari raya Lebaran dengan penuh kegembiraan.
“Sebab prinsip utama dana desa adalah instrumen distribusi keadilan. Jika diperlukan harus ada diskresi terobosan dan kreatif untuk mempercepat proses penyaluran itu. Tapi prinsip–prinsip akuntabilitas dan tranparansi tetap harus diutamakan. Jangan biarkan warga desa menunggu, ” pungkas Budi.
Sementara itu, di kesempatan yang berbeda, dalam silaturahmi dan buka puasa bersama di rumah pengurus GEPINDO di Desa Bumi Nabung Timur, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, Sabtu lalu (16/05), Anggota DPD RI Dapil Lampung Abdul Hakim sebagai pembicara dan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat setempat, mendesak pemerintah untuk percepat pencairan dan distribusi dana desa.
“Pemerintah harus segera mencairkan dana desa agar segera difungsikan, pihak desa segera memenuhi syarat-syarat pencairan, kordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten juga harus di lakukan, kasihan masyarakat terdampak Covid–19 karena saat seperti ini sangat membutuhkan bantuan, kami akan terus dorong hal ini”, tegas senator dapil Lampung tersebut.
Pelaksanaan BLT Dana Desa di lapangan terus saja membuat gaduh. Bahkan, Presiden Joko Widodo melakukan pemanggilan atas Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar berkaitan dengan lambatnya penyaluran BLT Dana Desa.
Dalam siaran persnya hari Sabtu (16/5) lalu, Presiden Jokowi menyatakan perlunya ketiga menteri termasuk Menteri Desa PDTT untuk segera mempercepat dan mempersingkat proses penyaluran dana bantuan tersebut. Jokowi menambahkan, yaitu dengan cara menyederhanakan prosedurnya, memotong prosedurnya, sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini baik itu BLT Desa maupun Bansos Tunai dari Kemensos.
Menurut Analis Kebijakan Koalisi Lawan Corona, Iwan Sulaiman Soelasno mengatakan teguran Presiden Jokowi kepada Menteri Desa PDTT juga berlaku bagi kinerja Wakil Menteri Desa.
“Wakil Mendes PDTT sudah mengakui angka penyaluran BLT Dana Desa masih sangat rendah sekali. Teguran Presiden Jokowi kepada Mendes juga berlaku untuk Wamendes, maka keduanya harus segera merespon agar ada percepatan penyaluran BLT Dana Desa yang tepat sasaran dan tidak gaduh lagi di lapangan”, tegasnya.
Koalisi Lawan Corona merupakan koalisi dari organisasi masyarakat sipil, individu, dan kalangan pers yang dipimpin oleh pegiat HAM, Nukila Evanty. (Red)
