Lewati ke konten

Pemdes Diminta Merangkul UMKM – BUMDes Untuk Berkolaborasi

Jakarta, desapedia.id – Paguyuban Media Online (Pameo) mengadakan Dialog Online dan Orientasi Topik Pilihan (Doorstop) dalam rangka memperingati Hari Nasional UMKM tahun 2020 yang diperingati setiap 12 Agustus, dan juga semangat Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Ke-75 tahun, dengan mengangkat topik “Menakar Kekuatan UMKM Antisipasi Resesi Global Pandemi Covid-19”.

Doorstop Pameo diadakan pada Kamis (20/8/2020), dengan menggunakan aplikasi Zoom, dihadiri oleh pembicara utama Menteri Koperasi dan UKM RI dalam hal ini diwakili Deputi Restrukturisasi Usaha Ir Eddy Satriya MA, Ketua Umum Perkumpulan Gerakan OK OCE Indonesia Iim Rusyamsi, Wakil Sekjen Dewan UKM Indonesia Suci Taryana, pelaku UMKM Soleman R Matippanna, Pendiri dan CEO Desapedia.id Iwan Sulaiman Soelasno, dan mewakili generasi milenial pelaku usaha Sekretaris Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital DPP GAMKI James Leonard.

Doorstop didukung oleh Perkumpulan Multimedia Transformasi Indonesia (Matra Id), DPP GAMKI, desapedia.id, serta didukung fasilitas tempat dan internet oleh Hotel Grand Picasso Jakarta Pusat, untuk memandu jalannya doorstop.

Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya menyampaikan, bahwa pemerintah telah mempunyai beberapa program untuk mengantisipasi resesi pandemi Covid-19, khususnya bagi UMKM.

“Kalau untuk nasional, untuk UMKM sendiri langkah pertama, pemerintah melihat perkembangan pemulihan ekonomi nasional yang berjalan. Katakanlah juga termasuk bansos, ya itu masih belum bisa membantu maksimal UMKM. Namun demikian, pemerintah dalam waktu dekat akan segera memberikan bantuan hibah kepada UMKM, khususnya yang mikro, yakni hibah sebesar 2,4 juta per UMKM,” kata Eddy.

“Intinya pemerintah bagaimana memberikan hibah untuk UMKM bisa bergerak, dan itu tidak pinjaman ya. Bantuan Presiden untuk usaha mikro itu salah satu yang utama di luar yang sudah dijalankan tadi. Insya Allah, Senin besok itu akan diresmikan oleh Presiden, kalau untuk UMKM sendiri, kita di seluruh kementerian, anggaran belanja pemerintah yang sekarang tersisa sekitar Rp300 triliun itu bisa diserap oleh UMKM ya itu, dan juga produk produk UMKM semua diharapkan bisa dibeli. Jadi Sudah cukup apa langkah-langkah maksimal yang kita bisa lakukan, beberapa peraturan sedang disiapkan ya. Ini harapannya nanti kalau sudah beres semua, bisa membantu kita terhindar dari resesi atau pandemi,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Gerakan OK OCE Indonesia (PGO) Iim Rusyamsi, merespons paparan Deputi Restrukturisasi Usaha KUKM, menyampaikan rekomendasi agar efektivitas untuk UMKM dapat diperhatikan yakni, pendampingan dan pelatihan bagi UMKM untuk berjualan online dan memanfaatkan teknologi Kurang dari 15 persen UMKM yang sudah berjualan online. Subsidi secara langsung kepada UMKM yang belum ‘bankable’ selama 9-12 bulan.

“Masih banyak UMKM yang belum terjangkau program pemerintah sebelumnya, pemerintah dan BUMN menyerap produk UMKM mendorong BUMN menjalin kerja sama bisnis dengan UMKM terdampak. Melibatkan UMKM untuk global supply chain, manajemen pengawasan dan database penerima bantuan adanya database UMKM terdampak yang terintegrasi dan tidak tumpang tindih. Lakukan validasi dan survei langsung. Membentuk satgas pengawasan, dan pemberian dana untuk upah karyawan agar mengurangi PHK dan menjamin lapangan kerja tetap tercipta,” tegas Iim.

Iwan Sulaiman Soelasno, pegiat desa, pendiri dan sekaligus CEO media informasi desa terkini, desapedia.id, mengatakan, Presiden Jokowi akan membagikan Bantuan Presiden (Banpres) kepada 9,1 juta pengusaha UMKM senilai Rp2,4 juta per UMKM.

“Tentu saja ini angin segar, namun ada tiga hal yang harus diperhatikan, yakni resesi ekonomi yang melanda di hampir semua negara di dunia, ancaman ini tidak tidak boleh disepelekan Indonesia, PHK dan daya beli masyarakat bawah turun, masyarakat atas hati-hati dalam spending, pengangguran, kemiskinan, lalu ada 74.953 desa yang memiliki UMKM desa. Namun menghadapi berbagai kendala dan tantangan, infrastrktur, akses teknologi, birokratisasi desa, keterbatasan sumber daya, selain itu juga Dana Desa 2021 untuk pemulihan ekonomi desa dan pengembangan sektor prioritas ekonomi desa kuat, negara kuat,” jelas Iwan.

“Penganggaran penambahan modal dapat diambil dari dana desa yang bersumber dari APBN. Surat Edaran Mendes PDTT No 15/2020 tentang PKTD dan pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes, dapat menjadi pintu masuk UMKM desa untuk kembangkan ekonomi kreatif. Sehingga UMKM desa yang bergerak melalui BUMDes dalam kembangkan ekonomi kreatif akan mempunyai peran strategis dalam menghadapi ancaman resesi. Misalnya, sektor desa wisata yang dikelola oleh BUMDes dapat membantu pengembangan dan penjualan dari sektor UMKM Desa” sambungnya.

Sementara Soleman R Matippanna, selaku pelaku UMKM, menyampaikan beberapa catatan berbicara perekonomian saat ini. Indonesia saat minus 5 persen, ini situasi krisis yang cukup telak dalam situasi pandemi Covid-19.

“Ini perlu disadari bahwa sebenarnya UMKM itu berhubungan dengan ekonomi secara mikro, jadi tidak memikirkan berkorelasi dengan secara makro maupun secara global perekonomian sekarang. Hal yang paling bersentuhan itu adalah daya beli masyarakat, yang sekarang ini adalah bisa dibilang sangat turun, atau sangat drastis mengalami penurunan. Sehingga dengan daya penurunan masyarakat ini, pelaku UMKM itu sangat banyak mengalami kesulitan. Baik itu dalam hal suplai, dalam hal ‘store’, dalam hal ‘demand’, dalam ini pelanggan itu,” ujar Soleman.

Soleman menyampaikan harapannya, tentu kondisi sekarang ini memang dalam kondisi susah dan sulit tapi tetap berusaha semaksimal mungkin, karena pelaku UMKM adalah pelaku sektor usaha yang paling besar, penyumbang tenaga kerja bahkan penyumbang pajak yang paling besar, sehingga majunya bangsa ini tergantung para pelaku usaha UMKM ini.

“Untuk itu harapan saya pelaku pelaku UMKM, tidak berkecil hati dalam kondisi ini, tetap selalu kreatif, dan tetap punya daya juang, tetap berusaha semoga pemerintah melakukan monitoring sehingga bantuan itu tepat sasaran kepada yang menerima,” ujar Soleman.

Pandangan lain pun disampaikan Wakil Sekjen Dewan UKM Indonesia Suci Taryana. Menurut dia, ada empat hal dalam kondisi pandemi saat ini. Pertama, anggota Dewan UKM Indonesia mengalami kesulitan bahan baku, contoh krisis waktu masalah gula rafinasi, padahal ada UKM banyak tergantung pada gula rafinasi. Kami sudah konsolidasi untuk bersama-bersama mengatasi hal ini, tapi kita juga mengalami kesulitan. Pada saat ini dalam situasi pandemi bahan baku pun mengalami tersendat, tapi juga agak lebih mahal, itu dari segi produksi. Kedua, permintaan pasar anjlok. Dari dua masalah itu saja kita sudah terganggu cashflow kita. Belum lagi bicara akses pemodal UMKM itu sudah sangat susah.

“Kita ingin ada satu ‘center of crisis information’ seperti apa, sehingga UMKM bisa arahkan lebih baik, Pameo bisa menjadi ‘center of crisis information’ tersebut,” ujar Taryana.

Mewakili komunitas milenial, pelaku usaha yang juga Sekretaris Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital DPP GAMKI James Leonard berpendapat, buat saya masalah utama di UMKM itu di saat pandemi ini adalah pendapatan. Kemudian akan terjadi kegagalan investasi karena sebelum menyatakan usaha kita perlu modal.

“Pada akhirnya banyak orang akan kehilangan pekerjaan, entah itu karyawan atau pemilik usahanya itu sendiri,” ujar James.

Sementara itu Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat Sinurat, dalam sambutan menyampaikan, kondisi krisis 1998 berbeda dengan krisis ekonomi imbas Covid-19 yang saat ini terjadi. Di tengah kasus Covid-19 yang masih mengalami peningkatan, saat ini sebagian besar pelaku UMKM aktivitas ekonomi mengalami pelumpuhan. Pengelolaan anggaran BUMN harus melibatkan UMKM sehingga perekonomian Indonesia tidak hanya bergerak secara makro tetapi juga menyentuh sektor riil.

“Ada jutaan UMKM yang menghentikan operasinya akibat terdampak Corona. Stimulus untuk UMKM harus terserap secara optimal dengan mempermudah proses dan meringankan persyaratan bagi para penerima stimulus. Dengan begitu, secara perlahan mampu memutar kembali roda ekonomi para pelaku UMKM. UMKM membutuhkan bantuan permodalan sehingga dapat menjalankan kembali usahanya. Kita sangat mendukung stimulus UMKM dari pemerintah. Semoga stimulus ini bisa segera diakses oleh rakyat yang membutuhkan,” ungkapnya. (Red)

Scroll To Top