Jakarta, desapedia.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ada tiga prinsip dalam manajemen risiko bencana, yakni Institusi harus fleksibel dan dinamis, harus selaras dengan program nasional dan regional, dan SEADRIF (Southeast Asia Disaster Risk Insurance Facility) harus bisa menyeimbangkan peran publik dan swasta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga Finance Minister of the Year of 2019 ini menyatakan hal tersebut pada pertemuan negara-negara anggota program SEADRIF dalam Asian Development Bank Annual Meeting yang ke-52 di Nadi, Fiji, belum lama ini.
Menkeu yang biasa disapa SMI ini hadir mewakili Indonesia sebagai salah satu negara anggota program SEADRIF.
“Karakteristik risiko dari bencana alam sangat variatif dan berbeda, sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Karena itu diharapkan perkembangan teknologi bisa berperan khususnya dalam hal berbagi informasi penanganan bencana dan mitigasinya,” kata SMI dalam keterangan pers Kementerian Keuangan.
Keselarasan antara program nasional dan regional dalam manajemen resiko bencana seperti yang dikemukakan SMI tentu saja menjadi catatan penting bagi semua pemangku kepentingan dalam tata kelola resiko bencana, termasuk desa.
Saat ini, pemerintah sedang gencar membangun Desa Tangguh Bencana (Destana). Artinya, desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana. Desa itu juga harus mampu memulihkan diri dengan cepat dari berbagai dampak bencana.
Lalu sebuah desa bakal disebut mempunyai ketangguhan terhadap bencana ketika desa tersebut memiliki kemampuan mengenali ancaman di wilayahnya, dan mampu mengorganisasikan dirinya dengan segenap sumber daya yang dimilikinya untuk mengurangi kerentanan, sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana. (Red)
