Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqowam meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk jujur dan transparan soal pelaksanaan program padat karya tunai.
“Kami meminta Kemendes PDTT menyampaikan laporan program dan kegiatan yang dilaksanakan di desa saat ini. Khususnya yang berkaitan dengan data dan informasi detail program-program, anggaran, dan progress pelaksanaan program padat karya,” kata Muqowam, di Jakarta, pekan ini, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite I DPD RI dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Kemendes PDTT, serta Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT.
Muqowam menambahkan, bagi Komite I DPD RI, data – data itu sangat berguna ketika akan melakukan pengawasan Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) saat kunjungan kerja dan reses.
“Akan kami cek kebenaran program padat karya di lapangan saat kunjungan kerja. Karena kami punya pengalaman saat kunjungan kerja masa sidang yang lalu, kami temukan pembangunan embung tapi bukan dari anggaran dana desa dan anggaran Kemendes, tapi ternyata itu anggaran dari kementerian lain,” tegasnya.
Di samping itu, Muqowam juga meminta Kemendes PDTT menyediakan payung hukum yang jelas untuk program padat karya, dan memastikan program ini berbasis pada musyawarah desa (Musdes) sebagaimana amanat UU Desa.
(Red)
