Jakarta, Desapedia.id – Dalam sebuah pemberitaan di media online minggu lalu, Koalisi Lawan Corona memuji ketegasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menginstruksikan kepada kepala daerah agar mempercepat realokasi APBD untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Mantan Kapolri itu meminta dalam 7 hari sejak instruksinya dikeluarkan, APBD sudah harus teralokasi anggarannya. Jika tidak, pemerintah akan menjatuhkan sanksi tegas berupa pemotongan dana transfer ke daerah.
Narasi tegas tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan, Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Ketegasan Mendagri kini mulai membuahkan hasil. Sampai saat ini, tinggal 46 Kabupaten/Kota yang belum melaporkan realokasi anggaran. Kebanyakan daerah tersebut berasal dari Indonesia timur. Dengan realokasi anggaran dan pengutamaan APBD untuk penanggulangan Covid-19, menurut data Kemendagri angkanya akan mencapai Rp. 54,89 triliun. Dana sebesar ini akan digunakan untuk jaring pengaman sosial, penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi.
Bukan hanya berdampak pada ketersediaan anggaran yang direalokasi, ketegasan Mendagri juga diyakini akan berdampak pada terkikisnya ego pusat-daerah yang kerap mewarnai perjalanan otonomi daerah sejak 1999.
Kebijakan yang tegas dari Kemendagri dibawah kepemimpinan Mendagri Tito sesungguhnya dapat menjadi acuan bagi Mendagri itu sendiri untuk melakukan perbaikan hubungan pusat-daerah dimasa depan pasca pandemi Covid-19. (Catatan Redaksi)
