Jakarta, desapedia.id – Kasus desa fiktif dan desa siluman penerima dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) telah meresahkan banyak pihak disaat jumlah dana desa terus meningkat setiap tahunnya.
Bukan hanya itu saja, kasus desa fiktif atau desa siluman, meminjam istilah Kementerian Dalam Negeri yaitu desa karena kesalahan administrasi, atau apapun namanya, telah membuat publik bertanya – tanya, apakah pengambil kebijakan dari tingkat pusat sampai daerah sesungguhnya tak memahami hakekat dan tujuan pembangunan desa yang anggarannya bersumber dari dana desa.
Sebagaimana dikutip dari paparan makalah Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa PDTT, Taufik Madjid, hakekat dan tujuan pembangunan desa antara lain meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan pelayanan publik di desa, penanggulangan kemiskinan, dan menjadikan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.
Upaya untuk mencapai hakekat dan tujuan pembangunan desa tersebut, melalui peningkatan pelayanan dasar di desa, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal di desa, serta pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup berkelanjutan. (Red)
