Jakarta, desapedia.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tahan terhadap pandemi Covid–19 merupakan BUMDes yang berdiri atas dasar inisiatif masyarakat yang telah melalui telaah ekonomi dan bisnis. Berbeda dengan BUMDes yang berdiri karena program pemerintah kabupaten, cenderung tidak mampu bertahan dalam kondisi pandemi seperti saat ini.
BUMDes yang bertahan saat ini ternyata semua berdiri atas dasar telaah ekonomi dan bisnis yang dilakukan. Artinya ini berdiri karena telaah tingkat kebutuhan masyarakat, bukan karena program Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
Karena itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kini sedang melakukan revitalisasi BUMDes dengan menggunakan sistem buttom up, bukan top down.
Hal ini dikemukakan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar saat mengikuti Rapat Koordinasi terkait ekonomi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan, diawal minggu ini (20/7).
“Selama Covid-19 ini masih bertahan 10.629 BUMDes dengan total transaksi Rp 308 Miliar. Kemendes PDTT akan menggenjot 10.629 BUMDes yang masih bertransaksi ini memasuki era digitalisasi”, ujar Menteri Abdul Halim ketika itu.
Dalam waktu dekat ini, Kemendes PDTT menargetkan untuk mengembalikan kinerja positif BUMDes yang telah kerja sama dengan Marketplace sebanyak 53 BUMDes perdagangan. (Red)
