Jakarta, desapedia.id – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Informasi dan Informatika (Kominfo) mengungkap berbagai kendala yang dihadapinya selama ini terkait koordinasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L) dalam program internet desa.

Bakti Kominfo merupakan Badan Layanan Umum (BLU) pada unit organisasi non eselon di Kementerian Kominfo yang memiliki tugas utama menyediakan infrastruktur dan ekosistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) bagi masyarakat yang didanai dari kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal atau Universal Service Obligation (KPU/USO) sebagai penyelenggara telekomunikasi yang besarnya 1,25 persen dari pendapatan kotor tahunan penyelenggara telekomunikasi.

Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Latif menjelaskan berbagai kendala tersebut. Pertama, panjangnya birokrasi lintas K/L sehingga memperlambat seluruh proses implementasi infrastruktur BAKTI.

Kedua, kesulitan berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah di masa pandemi ini, sehingga menimbulkan kesulitan untuk berkoordinasi mengenai kelengkapan data usulan maupun data eksisting.

Ketiga, lanjut Anang, data lokasi yang diberikan Pemda dan K/L belum lengkap, sehingga perlu dilakukan verifikasi ulang terkait dengan data yang diberikan.

Keempat, terjadi perpindahan atau proses mutasi pejabat daerah atau K/L yang cukup dinamis sehingga membuat miskomunikasi dengan pejabat yang baru. Kelima, Banyaknya proses administrasi untuk melakukan pembebasan lahan untuk lokasi BTS.

Anang Latif menjelaskan berbagai kendala koordinasi di pemerintah pusat saat melakukan Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI pada Senin (9/11) di Kompleks Parlemen, Jakarta. (Red)