Jakarta, desapedia.id – Dalam laporan penelitian yang dipaparkan oleh Peneliti SMERU, Asep Kurniawan yang dipaparkan pada akhir minggu (17/7) lalu, menyimpulkan bahwa jika diberi kepercayaan, sesungguhnya ada indikasi kuat desa mampu melaksanakan program bantuan sosial.
Menanggapi hasil penelitian tersebut, kepada desapedia.id yang menghubunginya Senin (20/7) ini, Manager Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Badi’ul Hadi mengatakan proses pengelolaan bantuan di desa utamanya selama Covid–19 dapat berjalan baik karena adanya pelibatan warga desa.
“Selama warga dilibatkan maka proses pengelolaan keuangan dalam bantuan sosial bisa dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran”, ujar Badi’ul yang juga kader muda NU ini.
Menurutnya, transparansi pemerintah desa juga menjadi kunci, misalnya mempublikasikan data keluarga penerima manfaat, besaran bantuan, dan besaran aloaksi anggaran.
“Karena transparansi merupakan pintu masuk kepercayaan dan partisipasi masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas sosial”, ujarnya.
Badi’ul Hadi mendesak pemerintah agar desa harusnya diberi haknya untuk mengatur dirinya sendiri termasuk dalam pengelolaan bantuan sosial (bansos). Pemerintah cukup memberikan arahan melalui aturan yang tidak jlimet dan ruwet.
“Pemerintah berikan aturan yang sederhana dan mudah dilaksanakan. Karena desa memiliki kearifan yang berbeda–beda dalam menyelesaikan setiap masalah. Selain itu, kolaborasi para pihak akan membantu desa mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan warganya. Intinya kita harus percaya pada desa”, tegasnya.
Badi’ul menilai, sebaiknya pengelolaan bansos di desa setidaknya ditentukan melalui dua musyawarah desa (musdes).
Pertama, musyawarah refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 termasuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).
Kedua, musdes validasi dan verifikasi data penerima. Kedua musdes ini selama tidak dimonopoli oleh elit desa, tetapi melibatkan masyarakat maka prosesnya dapat berjalan baik.
“Musdes verifikasi dan validasi ini menjadi kunci bantuan sosial tepat sasaran dan tidak ada konflik di warga”, ungkap Badi’ul Hadi. (Red)
