Jakarta, desapedia.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pernah menyebut 29,3 persen masyarakat perdesaan belum sepenuhnya terlayani oleh lembaga keuangan formal. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu tantangan di tengah kenaikan tingkat inklusi keuangan Indonesia.
Ketua Umum Partai Golkar ini mengakui memang masih terjadi disparitas tingkat inklusi dan literasi keuangan antar daerah dan antar kelompok sosial masyarakat ditengah tingkat inklusi keuangan yang sesungguhnya terus mengalami peningkatan sejak ditetapkannya SNKI (strategi nasional keuangan inklusif) tahun 2016 dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 3 poin presentase.
“Tingkat inklusi keuangan Indonesia itu tercatat sebesar 88,7 persen di 2023, lebih tinggi dari target sebesar 88 persen dan capaian pada tahun sebelumnya sebesar 85,1 persen. Sementara tingkat kepemilikan akun rekening sebesar 76,3 persen. Tetapi masih ada gap antara tingkat inklusi dan literasi keuangan sebesar 35,4 persen”, ungkapnya.
Bukan hanya soal disparitas, Arilangga mengatakan tantangan lainnya adalah soal optimalisasi kepemilikan rekening di berbagai kelompok Masyarakat, yaitu masyarakat usia dewasa yang belum memiliki akun di lembaga formal sebesar 23,7 persen.
“Saat ini tingkat literasi keuangan masih rendah dan belum meratanya penggunaan layanan keuangan digital. Masyarakat juga belum memiliki literasi terhadap layanan keuangan sebesar 50,32 persen”, ucap Airlangga.
Menanggapi kondisi tersebut, Menko Airlangga menjelaskan rencana untuk jangka pendek pada tahun 2025 tingkat inklusi keuangan ditargetkan sekitar 90 persen. Sementara tingkat kepemilikan akun rekening sebesar 80 persen
Sedangkan untuk jangka menengah antara 2025 sampai dengan 2029, Airlangga menambahkan, tingkat inklusi keuangan ditargetkan naik satu persen setiap tahun. Sehingga pada 2025 mencapai 91 persen dan pada 2029 sebesar 95 persen.
“Target kepemilikan akun di 2025 diperkirakan target sebesar 82 persen, ini kita naikkan dua persen per tahun sehingga di tahun 2026 sebesar 84 persen, selanjutnya sampai dengan tahun 2029 sebesar 90 persen,” tutupnya. (Red)
