Kucuran dana desa yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sangat membantu desa-desa di Indonesia.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Sumatera Utara, Zainul Akhyar, menilai, dana desa sangat membantu pembangunan di desa.
“Baik itu pembangunan sumber daya manusia (SDM)-nya, maupun infrastruktur dan juga perekonomian masyarakat desa,” kata Zainul kepada desapedia.id, Selasa (5/6).
Sebagai contoh, lanjut Zainul, adanya dana desa membuat jalan dan parit (saluran drainase) di Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, kini sudah tertata dengan baik.
“Kedai Durian juga memiliki Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) yang ke depannya bisa meringankan perekonomian masyarakat desa,” kata Zainul yang saat ini juga menjabat Kades Kedai Durian.
Meski begitu, ada beberapa usulan Zainul terkait penggunaan dana desa. Pertama, dia berharap agar pemerintah pusat bisa memasukkan tunjangan Kades dari dana desa. “Karena masih ada siltap (penghasilan tetap) Kades di Sumut sebesar Rp600 ribu per bulan,” ungkap Zainul.
Kedua, Zainul berharap agar dana desa juga diperbolehkan membeli tanah untuk membangun kantor kepala desa. “Di Sumut masih banyak Kades yang tidak punya kantor,” keluhnya.
Ketiga, dia mengusulkan agar Kades dan perangkat desa bisa mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. “Mengapa yang mendapat THR dan gaji ke-13 hanya ASN (Aparatur Sipil Negara), TNI, Polri? Padahal kami juga adalah apatur pemerintah. Bahkan kami bekerja 24 jam dalam sehari. Jadi kami hanya minta keadilan dan rasa kebersamaan,” ungkap Zainul.
Dia menambahkan, semua keluhannya itu telah disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada awal April 2018 lalu. “Saya sudah sampaikan ke Pak Mendagri, dan kami berdialog lebih kurang 55 menit,” pungkas Zainul. (Red)
