Jakarta, desapedia.id – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kinerja keuangan tahun 2018 ini membaik pada aspek perencanaan dan pengelolaan anggaran.
Salah satu faktor membaiknya kinerja keuangan 2018 adalah keputusan pemerintah untuk meniadakan Perubahan APBN 2018 sehingga Kementerian/Lembaga fokus mengelola anggaran yang diperoleh.
Meski demikian, ketertiban pelaporan dan skema pelaporan laporan pertanggungjawaban (LPJ) baik dari APBN, maupun APBD harus disederhanakan agar kepatuhannya bisa meningkat.
Selain itu, faktor penghambat kinerja keuangan yaitu pengawasan internal yang masih menjadi tantangan besar.
Lemahnya pengawasan internal ini juga menjadi tantangan terbesar bagi pelaksanaan Dana Desa 2019 yang berjumlah Rp73 triliun bagi 74.958 desa diseluruh Indonesia.
Ketua Kerjasama Antarlembaga Badan Pengurus Nasional Aliansi Masyarakat Indonesia untuk Indonesia Hebat (BPN Almisbat), Iwan Sulaiman Soelasno, mengamini pernyataan Menkeu Sri Mulyani.
Menurutnya, pengawasan internal Dana Desa oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) juga merupakan tantangan terbesar.
Iwan yang juga Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat APIP dalam pelaksanaan Dana Desa 2019.
“UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah jelas memberi amanat pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh pemerintah oleh pusat, pemprov dan pemkab/pemkot. Saatnya Pak Mendagri memperkuat inspektorat melalui pelatihan dan koordinasi. Kita harus menekan sekecil mungkin terjadinya penyelewengan Dana Desa 2019,” imbuh Iwan, di Jakarta, Senin (24/12/2018).
Selain itu, Iwan juga menyoroti pentingnya LPJ Dana Desa dan APBDes yang kerap kali membebani dan membingungkan kepala desa dan aparatur desa dalam menyusun laporan realisasi anggaran.
“Sejalan dengan program Menkeu yang terus berupaya menyederhanakan skema LPJ APBN dan APBD, kami mendesak Kemendagri dan Kemenkeu untuk menyederhanakan LPJ Pemerintah Desa,” tegas Iwan.
