Jakarta, desapedia.id – Pada pertengahan Desember 2019 lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan geram terhadap ribuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mangkrak dan tak menyetor atau menyumbangkan pendapatan ke desa.
Euforia BUMDes ini ditanggapi oleh Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Dr Halilul Khairi.
Dalam wawancaranya dengan desapedia.id, Halilul mengatakan dahulu era 1980–an kita semua gembar–gembor tentang Koperasi Unit Desa (KUD). “Tetapi apa yang terjadi? Lalu sekarang BUMDes, sepertinya nasibnya akan sama dengan KUD”, tegasnya.
Halilul yang juga Staf Pengajar di IPDN menyebutkan, bahwa dulu ada KUD yang berhasil, tetapi yang gagal lebih banyak.
“Apa penyebabnya ? Karena Skala bisnis dan manajemen. Ini pembelajaran untuk BUMDes”, ungkap Halilul. (Red)
