Jakarta, desapedia.id – Pada Pasal 87 Bab X UU nomor 6 tahun 2014 tentag Desa disebutkan di ayat 1 bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Sedangkan ayat 2 menyebutkan, BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Lalu di ayat 3 mengatur tentang BUM Desa yang dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Taufik Madjid dalam sebuah kesempatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite I DPD RI minggu lalu (30/10) di Jakarta, mengungkapkan perkembangan jumlah BUMDesa yang terus meningkat dalam kurun 5 tahun terakhir ini.
Taufik mengatakan, jumlah BUMDes terus meningkat setiap tahunnya, bahkan di tahun 2018 lalu sekitar 61 persen Desa sudah memiliki BUMDesa yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.074.754 orang.
Terus meningkatnya jumlah BUMDesa, lanjut Taufik, berdampak baik terhadap nilai omzetnya yang kini sudah mencapai Rp. 1,16 Triliun per tahun, dengan laba bersih Rp. 121 Miliar per tahun.
Taufik menambahkan, pada akhir tahun 2014, jumlah BUMDesa hanya 1.022 saja. Namun sampai tahun 2018 meningkat drastis menjadi 45.549 BUMDesa.
Berikut sebaran BUMDesa per Provinsi sebagaimana dijelaskan oleh Taufik:
Aceh : 6.471
Sumatera Utara : 2.130
Kepulauan Riau: 101
Riau : 1.013
Sumatera Barat : 676
Jambi : 911
Sumatera Selatan: 2.338
Lampung: 2.364
Kepulauan Babel : 245
Bengkulu: 1.080
Kalimantan Barat : 509
Kalimantan Timur : 795
Kalimantan Selatan : 1.203
Kalimantan Utara : 210
Kalimantan Tengah : 846
Jawa Barat : 3.816
Banten : 587
Bali : 584
DI Yogyakarta : 291
Jawa Tengah : 3.057
Jawa Timur : 5.865
NTB : 881
NTT : 608
Gorontalo : 647
Sulawesi Barat : 531
Sulawesi Selatan : 1.931
Sulawesi Tenggara : 1.729
Sulawesi Utara : 903
Sulawesi Tengah : 1.357
Maluku : 715
Maluku Utara : 425
Papua : 598
Papua Barat : 132 (Red)
