Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo memuji program dana desa yang ada di Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur di sejumlah desa di Kotamobagu sudah terlihat memadai. Karena itu dana desa yang anggarannya dari pemerintah pusat dapat didorong untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor agribisnis.
“Sudah cukup baik infrastrukturnya. Jadi penggunaan dana bisa didorong untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar Mendes saat memantau program dana desa di Desa Bilalang Satu, Kecamatan Kotamobagu Utara, beberapa waktu lalu.
Di desa ini, Mendes meninjau lokasi pembangunan proyek yang dilakukan lewat program padat karya tunai. Ada tiga proyek pembangunan yang sedang dikerjakan dengan menggunakan anggaran dari dana desa sebesar Rp 831 juta.
Diantaranya, jalan paving block sepanjang 527 meter, saluran air 265 meter, serta gorong-gorong. Dalam proyek-proyek tersebut, masyarakat yang bekerja mendapat upah Rp100.000.
“Saya lihat proses pembangunannya dengan padat karya tunai sudah berjalan dengan baik. Apalagi, kaum perempuan juga turut membantu dalam pengerjaannya. Ini sangat bagus sekali,” puji Eko.
Di sisi lain, dia juga mendorong setiap desa atau kawasan mempunyai satu produk unggulan sehingga bisa dikembangkan bersama lintas sektor.
Sebagai contoh, kerjasama antara Kabupaten Tulang Bawang, PT Central Pertiwi Bhakti (CPB), dan Bank BTPN untuk merevitalisasi tambak udang di Desa Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.
Setelah program itu, ada 13.000 petambak udang yang kembali membudidayakan udang dengan keuntungan Rp4 juta lebih per bulan.
Selain itu, Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang juga berhasil membangun agrobisnis dan agrowisata. Desa ini mampu membuat pipa air dari gunung, sehingga kawasan yang tadinya tandus menjadi subur.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Kotamobagu, Muhamad Rudi Mokoginta yang turut mendampingi Mendes meninjau lokasi padat karya berjanji akan terus memantau jalannya program dana desa yang ada di 15 desa.
Dia menegaskan, program dana desa tidak bisa dikerjakan oleh kontraktor. “Program dana desa lewat padat karya cash harus melibatkan masyarakat. Artinya pekerjaan itu dikerjakan oleh masyarakat atau swakelola,” jelasnya. (Red)
