Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa untuk diberikan kepada seluruh desa di Indonesia. Kucuran dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini telah berjalan selama empat tahun.
Tercatat, pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta. Lalu, di tahun 2017 naik menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.
Di tahun 2018, alokasi anggaran Dana Desa tak berubah sebesar Rp60 triliun yang diperuntukkan bagi 74.957 desa se-Indonesia. Penyaluran Dana Desa itu diberikan dalam 3 tahapan.
Pertama, 20% dari total pagu dengan pencairan paling cepat minggu kedua Januari 2018, dan paling lambat minggu ketiga Juni 2018.
Kedua, 40% dari total pagu dengan pencairan paling cepat akhir Maret 2018, dan paling lambat minggu keempat Juni 2018. Dan terakhir, 40% dari total pagu dengan pencairan paling cepat pekan Juli 2018.
Lantas, seperti apa pendapat perangkat desa soal Dana Desa?
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Banten, Surta Wijaya, menilai, Dana Desa sangat bermanfaat terutama untuk mempercepat pembangunan di desa.
“Sebagai contoh real-nya, saya bisa bangun jalan-jalan setapak dengan dasar Musdes (musyawarah desa),” kata Suarta yang saat ini juga masih menjabat sebagai Kepala Desa Teluk Naga, Kabupaten Tangerang.
Hal senada juga diungkapkan Sutrisno, Kades Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. “Sangat bermanfaat untuk desa dan rakyat desa,” ujar Sutrisno.
Contoh konkretnya, lanjut Sutrisno, dana desa bermanfaat membangun badan jalan usaha tani dan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) di Desa Gunung Putih.
Sekretaris Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Nova Arifatul Farida, juga mengungkapkan hal yang sama. Menurut Nova, Dana Desa sangat bermanfaat dan membantu untuk pembangunan desa.
“Jalan-jalan kampung sekarang sudah rabat beton semua, jadi memudahkan transportasi warga masyarakat di desa setempat atau desa sekitarnya,” tutur Nova.
Usulan Soal Dana Desa
Tak perlu diragukan bahwa Dana Desa memang sangat bermanfaat bagi seluruh desa di Indonesia. Meski begitu, ada beberapa usulan dari pemerintah desa terkait pelaksanaan Dana Desa.
Sutrisno, misalnya, mengusulkan agar pemerintah pusat menaikkan anggaran Dana Desa. Tak hanya itu, dia berharap ke depannya laporan pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa dibuat lebih sederhana.
“Laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) cukup di akhir tahun anggaran saja. Selain itu, penyaluran Dana Desa cukup satu tahap pencairan,” harap Sutrisno.
Sementara itu, Nova Arifatul Farida, berharap, ke depannya Dana Desa boleh digunakan untuk perbaikan dan pemeliharaan kantor balai desa. “Dengan itu, ikon desa juga dapat terlihat bagus,” ucap Nova.
Adapun Surta Wijaya, menilai, penggunaan Dana Desa tidak sebatas untuk pembangunan fisik semata. “Harus sejalan antara pembangunan fisik dengan pembangunan sumber daya manusianya. Tidak akan ada perubahan kalau hanya mengutamakan pembangunan fisiknya saja, sedangkan SDM-nya tidak dibenahi,” ujar Surta.
Karena itu, Surta bilang, ke depan harus dipikirkan untuk membuat balai latihan kerja (BLK) agar anak-anak di pedesaan memiliki keterampilan, dan tidak sekedar mengandalkan ijazah sekolah formal.
Sebab, lanjutnya, jika hanya mengandalkan ijazah tanpa didukung keterampilan lain seperti bahasa inggris ataupun keahlian komputer, maka anak-anak muda yang berada di pegunungan tidak akan mampu bersaing di dunia kerja dengan anak-anak perkotaan.
“Jadi, ketika mereka ingin belajar bahasa inggris ataupun komputer, mereka bisa belajar ke BLK, dan tidak perlu pergi ke jantung kota kecamatan atau kabupaten,” ungkapnya.
Dengan demikian, Surta optimis, generasi muda yang berada di pegunungan atau di pedalaman pada akhirnya akan sejajar kemampuannya dengan yang tinggal di perkotaan. (Red)
