Meski banyak permasalahan yang terjadi dilapangan, pelaksanaan dana desa sebagai amanat dari UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberi dampak dan manfaat yang berguna bagi masyarakat dan aparatur pemerintahan desa.
Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPD Apdesi) Provinsi Sumatera Selatan, Abi Kaswani, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, Dana Desa di dalam UU Desa adalah bagian yang paling amanah yang harus dilaksanakan untuk kesejahteraan warga desa.
Dana desa ini juga membuat pemerintah desa harus memperkuat kapasitasnya dalam pengelolaan dana desa agar benar-benar bermanfaat untuk kesejahteraan warga desa.
“Secara bertahap kapasitas dan kemampuan perangkat desa khususnya di Sumatera Selatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa terus mengalami perbaikan,” ujar Abi.
Bagi Abi, perubahan mendasar yang dialami kepala desa dan perangkat desa se-Sumatera Selatan sejak diberlakukannya UU Desa adalah semakin memahami apa yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat desa.
Karena itu, semua program, kegiatan dan anggaran desa diarahkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan warga desa.
“Kami sudah paham prioritas warga desa, jelas lah untuk kesejahteraan mereka, kami perangkat desa harus menjawab kebutuhan warga desa kedalam program dan anggaran yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga desa,” ucap Abi.
Di samping itu, Abi berharap Dana Desa dimasa yang akan datang mampu memenuhi keinginan masyarakat desa se-Sumatera Selatan, yaitu pemerataan pembangunan di desa-desa.
Dia mengungkapkan, ketimpangan dan pembangunan yang tidak merata masih menjadi persoalan di berbagai desa di Sumatera Selatan.
Karena itu, Abi bilang, “Pemerintah diharapkan serius melaksanakan program padat karya tunai yang bersumber dari dana desa agar terlihat nyata kemanfaatannya bagi warga desa. Kalau konkret bermanfaat bagi warga desa, kami pasti dukung program pemerintah itu.”
(red)
