Cibinong, desapedia.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan pabrik perakitan mobil Esemka yang berada di Boyolali, Jawa Tengah, Jum’at (6/9/2019).
Pabrik mobil yang dikelola oleh PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) ini, telah memiliki Tanda Pendaftaran Tipe (TPT) yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian untuk enam jenis kendaraan roda empat. Diantaranya, empat kendaraan komersial tipe pick up single cabin yang diberi nama Bima-Esemka, lalu satu tipe penumpang double cabin yang diberi nama Digdya-Esemka, dan satu tipe lagi kendaraan penumpang minivan dengan nama Borneo-Esemka.
Dengan kehadiran mobil lokal ini, Kepala Desa Bojongkulur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Firman Riansyah mengusulkan agar pemerintah pusat menghibahkan satu unit mobil Esemka ke pemerintah desa untuk kegiatan operasional desa, atau untuk operasional satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas).
“Jadi bisa sekalian sebagai display (pajangan) atau marketing berjalan,” kata Firman kepada desapedia.id, Kamis (12/9/2019).
Menurut Firman, hibah tahap pertama mobil Esemka dapat diberikan kepada desa-desa mandiri, sehingga desa lainnya menjadi termotivasi.
“Atau untuk 100 desa terbaik yang sampai saat ini juga belum pernah dapat reward (perhargaan) dari Kemendes [PDTT]. Kami (Desa Bojongkulur) tahun 2018 lalu ada di urutan ke-66. Insya Allah, tahun ini dapat meningkat urutannya,” ujarnya.
Sebagai informasi, desa mandiri adalah sebuah bentuk hasil penilaian yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) setiap tahunnya melalui regulasi Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM).
Awalnya, tujuannya penetapan IDM adalah dalam rangka lakukan evaluasi hasil capaian dari Dana Desa. Ada tiga dimensi pembentuk IDM yakni dimensi lingkungan, dimensi sosial dan dimensi ekonomi.
Dimensi lingkungan terdiri dari kualitas lingkungan hidup dan potensi rawan bencana. Dimensi sosial terdiri dari kesehatan, pendidikan, modal sosial dan permukiman. Dimensi ekonomi terdiri dari produksi desa, akses pusat perdagangan, akses distribusi, akses lembaga keuangan, lembaga ekonomi dan keterbukaan wilayah. (Red)
