Jakarta, desapedia.id – Staf Pengajar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sekaligus Ketua Departemen Pengkajian Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Dr Halilul Khairi menilai, sekalipun Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dinilai baik oleh banyak kalangan, namun demikian dirinya mayakini BUMDesa secara umum tidak layak untuk dihadikan sebagai mesin ekonomi komunitas dengan berbagai pertimbangan.
Halilul melanjutkan, pertimbangan pertama adalah dengan skala usaha yang kecil, BUMDesa sangat potensial masuk merebut UMKM warga dan koperasi. Kedua, dengan skala modal yang kecil tidak akan mampu menghasilkan profit yang feasible untuk membiayai usaha dengan model pengurus yang tidak efisien ala BuMDesa tersebut. Ketiga, sistem kontrol manajemen BUMDesa sangat lemah sehingga rawan dikorupsi.
“Mungkin ada satu atau beberapa BUMDesa yang berhasil, namun persentasenya tidak signifikan. Sehingga banyak BUMDes habiskan dana desa namun hangus begitu saja”, tegasnya.
Pernyataan Halilul ini merupakan respon atas artikel dikanal opini yang telah tayang di desapedia.id dengan judul “Saatnya Jokowi-Amin Menantang Isolasi Ekonomi Desa” yang ditulis oleh Anom Surya Putera pada dua hari lalu (9/12). (Red)
