Jakarta, desapedia.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan yang dipimpinnya mendapatkan laporan tentang desa fiktif tidak berpenduduk, tetapi mendapat kucuran dana desa sebesar Rp 1 miliar yang bersumber dari APBN.
Staf Pengajar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sekaligus Ketua Departemen Pengkajian Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Dr Halilul Khairi menilai, seharusnya tidak mungkin bisa terjadi desa fiktif, apalagi sampai menerima Dana Desa setiap tahunnya.
Menurutnya, setiap pemekaran desa pasti ada Peraturan Daerah (Perda) – nya, kemudian harus diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, setelah diverifikasi baru diberi nomor register.
Halilul menambahkan, saat veifikasi secara administrasi harusnya mudah diketahui dengan mengecek berapa jumlah penduduk desa induk tersebut sebelum dan sesudah pemekaran, begitu juga luas wilayahnya. Disamping itu, lanjut Halilul, Tim verifikasi juga melakukan kunjangan lapangan.
“Kalau benar terjadi, itu artinya fungsi verifikasi tidak jalan. Karena itu saya belum yakin itu fiktif”, tegasnya. (Red)
