Latar Belakang
Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagai mandatory spending UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sesungguhnya mempunyai makna dan
konsekuensi dari rekognisi-subsidiaritas dan distribusi yang digunakan untuk membiayai kewenangan desa dengan tujuan mencapai pembangunan dan kesejahteraan desa.
Pengelolaan Dana Desa untuk mencapai tujuan pembangunan, pemberdayaan, pemerintahan dan kemasyarakatan desa tersebut berada di tangan
Pemerintah Desa. Publik mencatat bahwa Dana Desa dalam kurun waktu tahun 2015 sampai 2021 tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya, baru pada tahun 2022 ini mengalami penurunan.
Sehingga total Dana Desa yang telah digelontorkan oleh Pemerintah sebesar Rp 400,1 triliun.
Dari total tersebut, rinciannya: tahun 2015 sebesar Rp 20,67 triliun; tahun 2016 sebesar Rp 46,98 triliun; tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun; tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun; tahun 2019 sebesar Rp 70 triliun, tahun 2020 sebesar Rp 72 triliun, tahun 2021
juga sebesar Rp 72 triliun dan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 68 triliun.
Namun demikian, ada banyak catatan terkait pelaksanaan Dana Desa 2022 terutama faktor kesiapan Pemerintah Desa mengelola Dana Desa 2022.
Catatan tersebut diantaranya soal kapasitas pemerintah desa dibidang tata kelola keuangan desa dan ruang desa untuk mengelola Dana Desa. Ruang tersebut kini semakin dibatasi oleh regulasi yang tumpang tindih sehingga mereduksi semangat rekognisi dan subsidiaritas Dana Desa.
Oleh karena itu, talkshow Kades Iwan di TV Desa akan mendiskusikan berbagai isu tersebut diatas untuk menakar sejauhmana kesiapan Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa tahun anggaran 2022.
Narasumber:
- Dr. Yusharto Huntoyungo, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kemendagri - H. Agung Widyantoro, SH, M.Si, Anggota Komisi II DPR RI
- Juriyanto B. Siswantoro, Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia
(Papdesi) Provinsi Jawa Timur - Novita Matondang, Pendamping Lokal Desa (PLD) di Kabupatan Deli Serdang
