Latar Belakang
Masyarakat Indonesia selama ini telah mengenal Koperasi sebagai soko guru ekonomi karena telah berperan dan berfungsi sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Salah satunya yang telah dikenal luas oleh masyarakat adalah Koperasi Unit Desa (KUD) yang berdiri di hampir seluruh desa di Indonesia.
Keberadaan KUD saat Orde Baru lalu sampai awal Orde Reformasi sesungguhnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dengan melibatkannya dalam berbagai kegiatan perekonomian di perdesaan. Bukan hanya itu saja, partisipasi aktif KUD dalam kancah ekonomi nasional juga ditopang oleh dukungan kebijakan dari pemerintah pusat sampai daerah.
Namun demikian, keberadaan dan kiprah KUD sebagai lembaga ekonomi dan sosial mulai terpinggirkan seiring dengan semakin berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diamanatkan oleh UU Desa sebagai lembaga sosial dan komersial.
Pada akhirnya, saat ini banyak KUD yang hanya tinggal nama saja bahkan telah “mati”. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah terobosan kebijakan untuk mensinkronkan KUD dengan BUMDes agar KUD bisa eksis kembali. Bagi KUD itu sendiri, kini saatnya untuk melakukan inovasi yang berbasis pada perkembangan organisasi sosial dan ekonomi kekinian yang saat ini sedang berkembang.
II. Isu – Isu Strategis
1. Pembinaan negara terhadap KUD bersifat setengah hati
2. Sinergi KUD dan BUMDes
3. Lemahnya pemahaman Pemerintah Desa tentang KUD sehingga berdampak
pada dukungan kebijakan
4. Inovasi untuk menjaga eksistensi KUD 2
III. Narasumber
1. Pahlevi Pangerang, Sekretaris Jenderal Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)
2. Agung Heri Susanto, Ketua Umum Ikatan Kades Indonesia
3. Sariyanto, Ketua Umum Perserikatan BUMDes Indonesia
4. Jeje Wiradinata, Bupati Pangandaran, Jawa Barat.
Host:
Iwan Sulaiman Soelasno, Pendiri desapedia.
