UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang telah hadir sejak 7 tahun lalu mengamanatkan percepatan pelaksanaan pemberdayaan, pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan desa melalui perwujudan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kualitas tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing desa.
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 112 menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
Untuk merealisasikan hal tersebut diatas, maka UU Desa juga mengamanatkan dilaksanakannya program pendampingan desa yang dbantu oleh pendamping profesional berpengalaman dibidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.
Kini, keberadaan Pendamping Desa sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pemerintahan desa, terutama dalam aspek pembinaan secara berjenjang.
Memasuki tahun ke–8 pelaksanaan UU Desa yang sedang berjalan saat ini, ada banyak tantangan yang akan dihadapi oleh para Pendamping Desa baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota dan pendamping lokal desa atau PLD.
Tantangan tersebut kemudian dijawab oleh pemerintah melalui Kemendes PDTT dengan merevisi Permendes sebelumnya menjadi Permendes PDTT nomor 19 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
Melalui kebijakan tersebut, Kemendes PDTT akan melakukan pelatihan ulang peningkatan kapasitas Pendamping Desa yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi pendamping saat ini.
Untuk mendiskusikan hal tersebut diatas dan mendengarkan langsung masukan dan aspirasi dari pendamping desa, desapedia.id dan TV Desa dalam talkshow yang bertajuk Kajian Desa bareng Iwan atau KADES IWAN akan mengupas lebih jauh hal tersebut dengan mengangkat tema: “Ada Apa Dengan Pendamping Desa?”.
