Ada anggapan Ibu bertahan di zona nyaman dan tidak mau memberi kesempatan kepada yang lain untuk mengisi posisi kursi di DPD. Apa tanggapan Ibu?
Tidak ada zona nyaman dalam politik. Anda bisa melihat berapa petahana yang gagal duduk kembali. Saya masih bertahan di jalur DPD karena sampai hari ini masih merasa DPD yang paling cocok dengan visi dan misi saya dalam berpolitik.
Saya tidak ingin mengkotak- kotakkan masyarakat dan tidak ingin terjebak pada kepentingan partai yang bisa jadi tidak sejalan dengan visi dan misi saya dalam berpolitik.
Jika ada anggapan bahwa saya tidak mau memberi kesempatan, itu keliru. Dalam sistem politik demokrasi, kesempatan diberikan dan dibuka untuk semua orang.
Ini bukan monarki atau kerajaan kesempatan itu diberikan cuma-cuma. Kesempatan itu harus direbut dan diperjuangkan.
Jika memperjuangkan kepentingan sendiri saja tidak mampu, bagaimana mungkin bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat umum?
Lagi pula, saya toh bukan satu-satunya calon. Dan saya tidak pernah menghalanghalangi, mencurangi, atau melakukan pembunuhan karakter kepada calon-calon yang lain.
Sebagai wakil daerah, menurut Ibu, problem apa sebenarnya yang utama dihadapi oleh daerah kita sekarang ini?
Persoalan pembangunan sumberdaya manusia. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM kita masih sangat rendah.
Setahu saya, Kalimantan Barat berada pada urutan 29 dari 34 provinsi yang ada. Artinya, kualitas sumberdaya manusia kita, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan masih sangat minim.
IPM ini menjadi salah satu indikator pembangunan suatu daerah. Indikator lainnya selain pembangunan fisik yaitu berupa infrastruktur, juga pembangunan ekonomi.
Angka kemiskinan Kalimantan Barat adalah yang tertinggi dari seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, yaitu sebanyak 7,35%.
Untuk mengejar ketertinggalan itu, Pemerintah Daerah mesti bekerja keras.
Bagaimana dengan isu pemekaran wilayah atau pembentukan provinsi baru Kapuas Raya?
Pemekaran wilayah memang salah satu cara untuk mengefektifkan dan mengintensifkan pemerataan pem- bangunan. Tetapi itu semua tidak mutlak.
Dengan dimekarkannya suatu wilayah menjadi beberapa daerah otonomi baru tidak serta merta pembangunan pasti ber- jalan baik.
Upaya pembentukan Kapuas Raya telah lama berjalan. Usulan-usulan yang menjadi aspirasi masya- rakat dan persetujuan dari Pemprov Kalbar sudah sampai ke pusat.
Kami di DPD juga sudah lama mengeluarkan rekomendasi untuk hal itu. Bahkan tahapannya sudah keluar Amanat Presidennya.
Tetapi kendalanya, pemerintah pusat saat ini sedang memoratorium seluruh usulan pembentukan daerah otonomi baru.
Pembentukan Provinsi Kapuas Raya tidak mungkin terjadi jika moratorium tersebut belum dicabut.
Bukankah selain yang sifatnya administratif, kehendak politik atau political will dari Pemprov Kalbar juga dapat mempercepat maupun memperlambat proses itu?
Memang begitu. Tetapi tetap saja akan terkendala dengan moratorium tersebut. Pemerintah Pusat harus mencabut moratorium terhadap usulan DOB, baru kemudian proses pembentukan Kapuas Raya bisa berlanjut.
Menurut Ibu, usulan pemekaran wilayah itu tepat atau tidak?
Saya tidak dalam posisi menghakimi aspirasi masyarakat. Tepat atau tidak, proses toh sudah berjalan. Tentu saja semua juga sudah melalui kajian-kajian akademis. Seperti kata Anda tadi, sekarang ini tergan- tung pada political will dari Pemprov Kalbar untuk memperjuangkan itu. Tetapi jika saya boleh berpenda- pat secara pribadi, sesungguhnya yang paling layak untuk menjadi provinsi baru adalah wilayah Ketapang. Mungkin suatu ketika Ketapang juga bisa mengusulkan diri untuk membentuk satu provinsi baru. Ketapang memiliki semua prasyarat analisis kelayakan, termasuk pelabuhan, hal yang tidak dimiliki oleh Kapuas Raya.
Lalu, mengapa kemudian usulan pemekaran justru ke Kapuas Raya?
Pembentukan daerah otonomi baru itu prosesnya kan bottom up, dari bawah ke atas. Karena selama ini yang memperjuangkan aspirasi untuk membentuk provinsi baru adalah Kapuas Raya, maka itulah kemu- dian yang terjadi.
Apa konsekuensinya jika provinsi baru itu betul- betul terbentuk?
Ada banyak tentunya. Yang pasti, Kalimantan Barat akan kehilangan lima kabupaten. Konsekuensi lain, APBD Kalbar akan terbebani selama proses persiapan.
Tetapi selain beban pada anggaran, pemben- tukan provinsi baru itu juga memunculkan harapan dan peluang yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah pemekaran.
Akan ada banyak rekruitmen tenaga kerja. Secara politis juga akan mengurangi ketegangan karena adanya peluang-peluang yang terbuka itu tadi.
Apa yang perlu dipersiapkan dalam menyong- song terbentuknya daerah otonomi baru itu?
Sumberdaya manusia tentunya. Pembentukan daerah otonomi baru salah satunya membuka peluang selebar-lebarnya bagi penduduk di wilayah pemekaran tersebut.
Tetapi jika sumberdaya manusianya tidak siap, maka yang akan mengisi tentunya orang lain.
Bisa saja memaksakan diri untuk mengambil porsi pada peluang- peluang yang tersedia, tetapi jika tidak ada kapasitas dan kapabilitas untuk itu, yang terjadi bukanlah mempercepat pembangunan, tetapi justru menghambat perce- patan pembangunan.
Ibu tadi mengatakan IPM atau kualitas sumberdaya manusia di Kalbar itu rendah. Apakah itu sama artinya belum siap untuk mengisi peluang-peluang tersebut?
Tidak. Jika kita berbicara tentang IPM itu kita berbicara tentang rerata. Padahal kita tahu, tidak semua orang berada pada keadaan yang sama.
Tentu saja ada juga orang-orang kita yang mampu. Hanya saja, mungkin tidak banyak.
Artinya, bisa jadi ada kesenjangan dalam masyarakat kita, di mana ada sekelompok kecil orang yang mempunyai kemampuan bersaing akan menjadi kelompok elit, sedangkan yang tidak mampu bersaing akan menjadi kelompok penggembira yang menikmati kegembiraan semu dari pemekaran wilayah di daerahnya.