Jadi bagaimana seharusnya kita masyarakat menyikapinya?
Pembentukan daerah otonomi baru itu sebagian besarnya adalah keputusan politik. Oleh karena itu, perlu juga adanya pendidikan politik kepada masyarakat.
Jangan sampai pemekaran wilayah hanya untuk bagi-bagi kekuasaan para elit, memunculkan raja-raja kecil di daerah, sementara masyarakat tidak mendapatkan apa-apa.
Masyarakat harus pandai memilih pemimpin untuk daerahnya. Pilih yang benar-benar ingin memajukan daerahnya dan mempunyai visi keberpihakan yang jelas kepada masyarakat.
Di banyak tempat, masyarakat hanya menjadi alat untuk mencapai kekuasaan.
Masyarakat dimobilisasi dan dihembusi dengan sentimen putra daerah. Setelah kekuasaan diraih, bukan memikirkan kemajuan daerah, tetapi sibuk mengamankan kekuasaan tersebut, mengumpulkan kekayaan, membangun dinasti agar kekuasaan tidak beralih kepada orang lain.
Jadi, masyarakat bukan dijadikan tujuan dalam berpolitik, tetapi hanya sebagai alat. Hal ini sangat sering terjadi di daerah-daerah yang baru saja terbentuk sebagai daerah otonomi baru.
Betul, Bu. Pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru sering diiringi isu putera daerah melawan pendatang. Bagaimana pandangan Ibu tentang ini?
Hakikat dari pembentukan daerah otonomi baru adalah untuk menghilangkan kesenjangan pemba- ngunan yang biasanya tersentral pada wilayah-wilayah di mana pusat kekuasaan dan administrasi pemerintahan berada.
Makna lebih luas dari itu adalah untuk terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selain dengan pembentukan beberapa daerah otonomi baru, strategi pemerataan pembangunan juga dilakukan dengan mengubah kebijakan pembangunan yang dulunya sentralistik menjadi desentralistik melalui Undang-Undang Otonomi Daerah. Ini juga yang menjadi salah satu amanat reformasi.
Tetapi seperti yang kita singgung tadi, otonomi daerah sering juga menimbulkan problem sosial-politik yang baru, yaitu lahirnya dinasti-dinasti penguasa daerah.
Isu yang paling sering dipakai adalah putera daerah melawan pendatang. Tentu saja tidak salah mengutamakan terjadinya penguatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat lokal, sebab memang tujuan dari pemekaran ialah agar hasil-hasil pembangunan juga dapat menjangkau mereka yang selama ini tidak terjangkau.
Tetapi terlalu kuat memainkan isu putera daerah juga ada bahayanya. Selain dapat menciptakan kerentanan tersendiri bagi integrasi dan persatuan bangsa, juga dapat menutup mata pada kontribusi putera-puteri terbaik bangsa yang bukan asli putera daerah bagi daerah tersebut.
Oh iya, Bu. Bagaimana pandangan Ibu tentang isu pemindahan ibu kota negara?
Pemindahan ibu kota negara bukanlah hal yang sederhana. Tetapi juga bukan hal yang tidak mungkin bisa dilakukan. Semua tergantung kehendak politik dari pemerintah pusat. Tentu juga harus ada dukungan dari lembaga-lembaga negara lainnya.
Sampai saat ini isu pemindahan ibu kota itu kan masih simpangsiur. Kalau dilihat dari rumor yang beredar di media massa, tampaknya Presiden Jokowi serius dengan rencana tersebut.
Tetapi apakah mungkin dengan serta-merta rencana itu dapat dilaksanakan dalam waktu dekat?
Saya kira masih banyak hal yang harus dituntaskan sebelum rencana itu dieksekusi. Yang paling utama adalah payung hukumnya.
Yang kedua adalah studi kelayakan yang komprehensif terhadap daerah yang akan menjadi tujuan pemindahan tersebut.
Yang ketiga adalah perencanaan yang matang, yang di dalamnya termasuk bagaimana skenario pembiayaannya, tahapan-tahapan dan teknis eksekusinya. Itu semua kan perlu dilakukan.
Itu semua mungkin memang sudah dilakukan. Tetapi saya sendiri baru mendengarnya melalui media. Secara kelembagaan, kami di DPD belum pernah diajak bicara untuk membahasnya bersama pemerintah.
Seandainya nanti Ibu diajak bicara untuk membahas persoalan itu di lembaga Ibu, bagaimana sikap ibu? Setuju atau tidak setuju?
Saya tidak mau terjebak dalam polemik setuju atau tidak setuju. Bukan berarti saya tidak punya sikap.
Kadang kita terlalu cepat berkomentar atau berpendapat tanpa mengetahui duduk persoalannya secara utuh.
Karena usulan dan naskah akademiknya belum saya ketahui hari ini, maka saya belum bisa menentukan sikap.
Bisa saja kita melakukan analisis secara mandiri tentang isu tersebut, tetapi hasilnya tidak mungkin kita lempar kepada publik menjadi opini yang liar.
Beri waktu kepada pihak-pihak pengusul untuk menyampaikan usulannya dilengkapi dengan hasil riset yang komprehensif dan kredibel. Setelah kita mempelajarinya, barulah kita bisa menentukan sikap.