Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar pemilihan Pimpinan Komite I DPD RI masa sidang periode 2020-2021. Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan komite I DPD RI yang berlangsung melalui mekanisme musyawarah dan mufakat itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPD RI Nono Sampono yang juga Senator asal Maluku tersebut di Gedung B DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8).
Dalam Rapat tersebut memutuskan secara aklamasi Ketua Komite I H.Fachrul Razi, MIP (Provinsi Aceh), Wakil Ketua I Ir. H Djakfar Alkitiri, MM, M. Pd (Sulawesi Utara), Wakil Ketua II Dr. Abdul Kholik, SH, M.Si (Jawa Tengah), Wakil Ketua III Fernando Sinaga, S.Th (Kalimantan Utara).
Rapat Pemilihan Pimpinan Komite I DPD RI Ini dilaksanakan secara fisik dan virtual mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah dalam masa pandemi covid.
Senator Fachrul Razi MIP terpilih secara aklamasi mengatakan dirinya akan terus berusaha melakukan terbaik untuk mengangkat nama baik DPD RI dalam rangka memperjuangkan kepentingan daerah.
“Alhamdulillah, Puji syukur. Ini adalah sebagai amanah besar bagi saya untuk menahkodai Komite I DPD RI, dan kami berkomitmen melanjutkan masukan-masukan dari daerah khususnya terkait Anggaran Desa, Otsus, BLT, Proses Pilkada, Sengketa di Daerah, Hukum, serta Pertanahan,” ucap Senator asal Aceh yang telah menduduki jabatan Wakil Ketua Komite 1 selama 6 kali ini.
Fachrul Razi mengatakan dirinya akan fokus pada masalah pengawasan dana desa, pilkada dan daerah otonomi baru.
“Kita akan targetkan setahun kedepan masalah daerah kepulauan dan daerah otonomi baru mencapai titik kejelasan oleh pemerintah pusat,” tegas Fachrul Razi.
Fachrul Razi menambahkan permasalahan revisi RUU Pilkada juga harus segera dituntaskan, demikian juga permasalahan Pilkada 2020 yang masih rentan dengan pandemi Covid-19. “Komite I akan perkuat daerah dalam memperjuangkan hak-hak daerah yang dilindungi konstitusi,” tegasnya.
Dalam keterangan tambahannya kepada desapedia.id, politisi muda asal Aceh ini juga berjanji akan memperkuat pengawasan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
“Di masa pandemi ini malah banyak persoalan dalam pelaksanaan UU Desa terutama soal Dana Desa yang dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU 2 tahun 2020. Kami pimpinan Komite I akan meminta klarifikasi dari mitra kami yaitu Mendes dan Mendagri soal dana desa ini. Kemudian soal aturan atau regulasi kepada desa yang justru saat ini semakin banyak telah membuat pemerintah desa kewalahan dan hanya fokus membuat laporan. Kami pimpinan Komite I yang baru terpilih berjanji akan memperkuat pengawasan kami terhadap jalannya UU Desa”, ucap Fachrul Razi. (Red)
