Jakarta, desapedia.id – Sudah lebih dari setahun masa pandemi Covid-19 berlangsung di lingkungan lokal, regional hingga global. Berbagai aktivitas, mobilitas dan frekuensi pertemuan fisik yang bersifat sosial maupun bisnis oleh banyak kalangan terutama di ruangan gedung tertutup menjadi berkurang drastis. Itu sebabnya, konsekuensi logis yang terjadi dan banyak kita saksikan: pengurangan jam kerja operasional hingga pengurangan karyawan, sepinya pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, restoran, kawasan wisata dan sebagainya.
Sejumlah jalan keluar atau solusi konkrit khususnya dari kondisi ekonomi tersebut wajib segera dan terus diupayakan, mulai dari jajaran kementerian dan lembaga pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, pihak swasta serta kalangan ormas sosial maupun bidang ekonomi ormas keagamaan dan seluruh elemen masyarakat.
Persoalan itu ditegaskan oleh anggota DPR RI Marwan Jafar di Jakarta, baru-baru ini kepada awak media. “Sekali lagi dan sudah sekitar setahun lalu atau tepatnya akhir April 2020 tahun lalu, saya sudah mengingatkan perlunya pemerintah mencanangkan program ruralisasi untuk menggerakkan perbaikan perekonomian secara berkelanjutan. Maksud saya, program ruralisasi ini atau ikhtiar gerakan kembali ke desa serta sekaligus menggerakkan segenap potensi produktif di pedesaan ini, kita yakini bisa menjadi andalan memperbaiki serta dapat berkontribusi signifikan untuk penguatan fondasi ekonomi sektor riil,” kata Marwan Jafar.
Ia yang juga mantan Menteri Desa-PDTT mencontohkan banyak subsektor produktif di peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian yang langsung bisa dikerjakan terutama oleh kalangan pelaku UMKM dan perkoperasian.
Dalam konteks ini, yang mesti ditekankan bukan hanya di sisi hulu tapi terutama sisi pengolahan, pengemasan, stabilisasi harga, serta pemasaran alias sisi hilir dengan menggunakan sentuhan platform teknologi era masa kini.
“Termasuk sejumlah subsektor industri kecil dan menengah serta beberapa subsektor perdagangan, saya kira potensial didorong di pedesaan. Caranya, bisa bekerja sama atau dengan pola kemitraan yang saling menguntungkan dengan pihak BUMD, BUMN, swasta terdekat serta menggandeng investor lokal atau nasional sebelum mengundang investor global,” tegasnya.
Melansir setkab.go.id, pada 24/9/2020, Presiden Jokowi melalui Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) terbukti telah merespon gagasan terkait ruralisasi. Disebutkan pada tautan tersebut, Menko PMK menyampaikan arahan Presiden bahwa fenomenanya sekarang terbalik, bukan lagi urbanisasi tetapi justru fenomena ruralisasi, yakni orang-orang dari kota yang selama ini mendapatkan lapangan pekerjaan atau penghidupan akan berduyun-duyun kembali ke desa. Presiden meminta supaya skema jaring perlindungan sosial, terutama di pedesaan harus dipastikan tepat sasaran, kemudian juga penanggulangan kemiskinan yang sekarang ini digalakkan atau berbagai kementerian supaya dikaitkan dengan ekonomi desa.
Anggota Komisi VI DPR RI Marwan juga mengingatkan, cukup banyak desa menjadi sentra produksi atau memiliki produk unggulan buah seperti nanas, manggis, durian atau ikan tuna, umbi porang, batik, sarang burung walet, serta produk tanaman herbal atau obat dan masih banyak lagi yang sudah berorientasi ekspor.
“Dari sisi SDM, guna memasifkan berbagai potensi unggulan desa tersebut, hemat saya ratusan ribu tenaga pendamping dan penyuluh di 12 kementerian–data di Menko PMK menyebut ada 306.267 orang dan 36.384 orang di Kemendes–dapat disinergikan buat mengoptimalkan SDM pedesaan agar makin terampil. Jika mengingat jumlah desa di Indonesia itu 74.953 desa, maka jumlah pendamping tersebut masih kurang. Yang jelas, kalau dimaksimalkan peran penyuluh serta bekerja sama dengan relawan dari berbagai kalangan profesional seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, swasta dan seterusnya, kita percaya program unggulan ruralisasi bakal menuai hasil yang signifikan,” tandas Marwan Jafar. (Edi)
