Jakarta, desapedia.id – Sejumlah pimpinan dan anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyambangi Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Kalibata, Jakarta Selatan pada Selasa (26/1).
Pimpinan dan anggota Komite I DPD RI yang dimaksud antara lain Ketua Fachrul Razi, Wakil Ketua Fernando Sinaga dan anggota Jialyka Maharani. Maksud kedatangannya adalah bertemu dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Menteri.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Menteri menjelaskan soal prioritas penggunaan dana desa 2021 yang harus mengacu pada SDGs Desa.
Gus Menteri menjelaskan, saat ini sudah memasuki tahap pemutaakhiran data di setiap desa. Data itu juga yang akan menentukan arah kebijakan maupun pembangunan desa secara berkelanjutan berdasarkan SDGs Desa.
“Kuncinya adalah data mikro karena level yang kita garap data mikro, tidak mungkin kita mengambil kebijakan yang tepat kalau datanya bukan data mikro,” kata Gus Menteri .
Gus Menteri menerangkan, melalui data yang berbasis RT dan RW sebagaimana dikumpulkan oleh para Pendamping Desa tersebut dapat membantu desa memetakan masalah yang harus segera dirampungkan dan penerapan SDGs Desa.
Dengan demikian, program pembangunan desa dapat dipastikan akan berbasis pada kebutuhan, bukan atas dasar keinginan oknum tertentu.
“Dengan tahu masalahnya maka perencanaan pembangunan desa betul-betul berbasis pada kebutuhan,” terang Gus Menteri.
Gus Menteri kembali menegaskan, senator DPD juga dapat melihat langsung data apabila ingin mengetahui potret desa di seluruh Indonesia.
“Kita upayakan memiliki data mikro terkait kondisi desanya dan rekomendasi apa dari desa tersebut. Bisa dilihat oleh siapapun, bukan hanya oleh Kepala Desa, tapi siapa saja,” pungkasnya.
Ketika menyinggung soal rencana revisi UU Desa yang akan diinisiasi oleh Komite I DPD RI, Gus Menteri menjelaskan perlunya ditelaah lebih dahulu, didiskusikan lebih mendalam, baru nanti dilihat lagi seperti apa hasil diskusinya yang bisa menjadi rekomendasi.
“Banyal hal yang sudah tertangani oleh UU Desa. Soal BUMDes misalnya, walapun tidak melalui UU Desa, soal badan hukum BUMDes kini sudah diperjelas oleh PP turunan dari UU Cipta Kerja, ujar Gus Menteri.
Menjawab pertanyaan dari Komite I DPD RI soal multitafsir 3 kelembagaan kementerian yang mengurusi desa, Menteri Desa Abdul Halim menjawabnya dengan diplomatis.
“Kemendes, Kemendagri dan Kemenkeu sudah clear secara politis, belum secara regulasi. Diskusi kami akan terus berlanjut”, tegas Gus Menteri.
Fachrul Razi yang memimpin delegasi dari Komite I DPD RI mengatakan, salah satu tujuan revisi UU Desa yang akan dilakukan oleh Komite I adalah untuk memperkuat Kemendes PDTT.
Menanggapi paparan Mendes PDTT soal SDGs Desa, Fachrul Razi mengatakan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengaku mengapresiasi konsep SDGs Desa yang digagas Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar.
“Pak La Nyalla berencana menggelar seminar yang khusus membahas SDGs Desa yang digagas oleh Gus Menteri. Saya ingin menyampaikan pesan Ketua DPD, ketua sangat tertarik dengan SDGs Desa dan berencana mengadakan seminar SDGs Desa,” kata Fachrur Razi .
Sebelum bersurat secara resmi, lanjut senator asal Aceh itu, La Nyalla juga meminta Gus Menteri agar bersedia menjadi narasumber dalam seminar yang akan diikuti oleh seluruh Kepala Desa di Indonesia secara virtual tersebut.
“Nanti mohon dibantu juga bagaimana Kepala-kepala desa bisa ikut seminarnya,” imbuh Fachrur Razi.
Sementara itu Wakil Ketua Komite I DPD RI Fernando Sinaga yang juga Ketua Timja Desa mengaku sangat mengapresiasi konsep SDGs Desa yang digagas Gus Menteri. Menurutnya, SDGs Desa adalah mimpi besar masyarakat Indonesia yang harus pikul bersama agar menjadi ringan.
“Ini adalah mimpi besar, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Kita harus kerja bersama-sama,” kata Fernando
Turut hadir dalam pertemuan tersebut yakni anggota DPD RI Jialyka Maharani, senator muda yang mendampingi Fachrur Razi dan Fernando Sinaga.
Sementara Gus Menteri didampingi Sekjend Kemendes PDTT, Taufik Madjid, Dirjen Pembangunan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Harlina Sulistyorini dan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Rosyidah Rachmawaty. (Red)
