Jakarta, desapedia.id – Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, sebagaimana dikutip dari media cetak nasional hari ini, mengatakan bahwa DPR mempunyai sikap yang berbeda dengan Pemerintah terkait moratorium pemekaran daerah.
Pemerintah yang masih ingin mempertahankan pemberlakuan kebijakan moratorium pemekaran daerah, beda halnya dengan DPR RI. Doli menjelaskan, DPR akan terus mendorong agar kedua Peraturan Pemerintah (PP) terkait Pemekaran Daerah segera diterbitkan.
Kedua PP yang dimaksud Ahmad Doli tersebut antara lain PP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) dan PP tentang Penataan Daerah.
“Kedua PP ini merupakan kunci untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan otonomi daerah selama ini, mengingat kedua regulasi tersebut tidak hanya mengatur tentang pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) tetapi juga terkait dengan penggabungan dan penyesuaian DOB yang telah terbentuk”, tgas Ahmad Doli yang berasal dari Fraksi Partai Golkar ini.
Terkait pemekaran Papua, Ahmad Doli menambahkan, Komisi I DPR akan mengadakan Rapat Terbatas dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. (Red)
