Jakarta, desapedia.id – Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI akan segera bekerja untuk menyelesaikan permasalahan di Papua yang masih menjadi polemik tak kunjung selesai. Pansus Papua dengan 15 orang Anggota yang baru disahkan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI (4/11) ini, akan bekerja untuk menemukan rekomendasi penyelesaian masalah-masalah di Papua secara komprehensif.
“Kita berharap agar bukan sekedar melihat persoalan Papua dari masalah keamanan dan hukum saja, tetapi jauh lebih penting menyelesaikan akar masalah. Seperti kesejahteraan, ekonomi, masalah peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Kita berharap inilah yang harus diselesaikan sebagai akar masalah di Papua,” ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono.
Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang mengatakan, Komite I yang menginisiasi pembentukan Pansus Papua DPD RI dilatarbelakangi oleh kompleksitas dan krusialnya upaya penanganan persoalan yang terjadi di Papua, baik persoalan hukum dan HAM, masalah politik, ancaman keamanan dan kedaulatan, dan masalah sosial dan ekonomi, maka membutuhkan pengawasan kebijakan pemerintah lintas Komite.
Mantan Gubernur Kalimantan Tengah ini juga menambahkan, Komite I DPD RI sangat prihatin dengan kondisi Papua dan meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah di Papua secara komprehensif.
“Untuk menyelesaikan persoalan Papua dan Papua Barat diperlukan penyamaan persepsi, terutama menyikapi isu aktual Papua yakni pertama tentang penyelesaian masalah Papua dengan mengedepankan pendekatan kesejahteraan atau keadilan ekonomi, pengakuan atau rekognisi, dan afirmasi. Kedua mengenai persepsi terhadap literasi sejarah Papua. Dan ketiga adalah afirmasi terhadap Orang Asli Papua,” tegas Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang.
Sementara itu, Ketua Pansus Papua DPD RI, Filep Wamafma, mengatakan bahwa DPD RI prihatin atas masalah di Papua yang tidak kunjung selesai. Oleh karena itu, dirinya berharap Pansus Papua DPD RI dapat segera menyelesaikan berbagai masalah di Papua dan mampu menyongsong Papua yang lebih baik kedepannya melalui perwujudan pembangunan, sehingga tidak ada kesenjangan pembangunan lagi di Papua.
“Pansus Papua akan menjalin komunikasi dengan Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat di bawah MPR dalam menyelesaikan masalah di Papua”, ujar Filep. (Red)
