Jakarta, desapedia.id – Pemerintah telah menetapkan Pademi Covid19 sebagai bencana Nasional dan telah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah.
Agar kebijakan tersebut berjalan optimal diperlukan koordinasi dan sinkronisasi antar lini pemerintahan dari Pusat sampai ke Daerah.
Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya miss antar lini pemerintahan seperti kebijakan pembatasan transportasi umum, kebijakan mudik, dan kebijakan lainnya yang tidak saling mendukung.
Disamping itu, fungsi Kepala Daerah sebagai pemegang kendali PSBB sekaligus sebagai Ketua Gugus Tugas Covid19 di Daerah belum terlihat berkoordinasi dengan baik dengan Pusat sebagai pengendali PSBB dan Gugus Tugas di tingkat Pusat. Begitu juga isu terkait validasi data penerima bantuan sosial, dan pelaksanaan bantuan sosial yang tepat sasaran dan tepat manfaat.
Butir–butir pemikiran ini telah disampaikan Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang kepada Menko Polhukam Mahfud MD dalam Rapat Kerja hari ini (8/5) yang diselenggarakan melalui video conference. Sampai berita ini diturunkan, Raker masih berlangsung. (Red)
