Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna pada Senin (8/3) di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan. Sidang Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono dengan agenda salah satunya adalah mendengar paparan dari seluruh anggota DPD RI menyampaikan hasil reses di 34 daerah pemilihannya masing – masing.
Dalam kesempatan Sidang Paripurna tersebut, dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Utara diwakili oleh Senator Hasan Basri dan Senator Fernando Sinaga yang hadir secara fisik. Sedangkan Senator Martin Billa dan Senator Asni Hafid hadir secara virtual.
Dalam laporan tersebut, Fernando Sinaga yang juga Wakil Ketua Komite I DPD RI mendesak Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Komite I DPD RI perlu bersinergi secara ketat dan berkelanjutan dalam pembinaan dan pengawasan Dana Desa yang bersumber dari APBN.
“Karena itu kami mendesak semua pihak untuk kembali pada mandat UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Perangkat Pemerintah Desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. kebutuhan ini sangatlah mendesak mengingat hampir setiap tahun selalu ada keterlambatan pencairan Dana Desa di semua Kabupaten di Provinsi Kaltara. Sedangkan dalam konteks pengawasan, sangatlah dibutuhkan agar pemanfaatan dana desa tepat sasaran”, ujar Fernando.
Mensikapi soal SDGs Desa, Fernando mengatakan pemahaman Perangkat Pemerintah Desa di Kaltara tentang Sustainable Development Goals atau SDGs Desa atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan masih rendah.
“Karena itu dalam kesempatan reses lalu kami bersama Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Malinau mendeklarasikan berdirinya Forum SDGs Desa Kabupaten Malinau. Forum ini menjadi ajang komunikasi dan tempat pembelajaran bersama tentang SDGs Desa di Kabupaten Malinau agar SDGs Desa di Kabupaten Malinau dapat berjalan efektif, efesien dan tepat sasaran”, tegas Fernando.
Sedangkan Senator Hasan Basri menyoroti soal masalah ketenagalistrikan di Kaltara. Menurutnya, belum bisa terpenuhinya kebutuhan energi listrik untuk masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara terus meningkat dengan rasio elektrifikasi baru mencapai 61.06%, terutama pada daerah perdesaan.
“Pemadaman listrik secara bergilir di beberapa daerah, terutama saat terjadinya kerusakan mesin utama, akibat masih terbatasnya kapasitas mesin pembangkit dan mesin cadangan, dan khususnya di Kota Tarakan, hal ini sudah berlangsung cukup lama”, ujar Hasan yang juga Wakil Ketua Komite II DPD RI ini.
Hasan Basri menegaskan, Jika masalah kelistrikan dan energi dapat diatasi dan bahkan dapat dijamin ketersediaannya, maka Provinsi Kalimantan Utara akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan, sehingga masalah jaminan ketersediaan listrik dan energi menjadi sangat penting. (Red)
