Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar didampingi Sekretaris Jenderal Anwar Sanusi dan Pejabat Tinggi Madya melakukan rapat secara virtual dengan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia di Kantor Kalibata, pada Kamis (14/5).
Rapat virtual tersebut dilakukan untuk membahas lebih dalam terkait rencana kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman (Memory of Understanding/MoU) yang akan dijalin antara Kemendes PDTT dengan UNDP Indonesia.
UNDP merupakan badan program pembangunan global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bekerja untuk meningkatkan pembangunan negara-negara berkembang dan membantu masyarakat membangun kehidupan yang lebih baik.
Ada empat pokok utama yang ditawarkan UNDP kepada Kemendes PDTT dalam rapat ini, yang pertama adalah penanggulangan COVID-19 di tingkat perdesaan, khususnya dengan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
Kedua, penyelarasan kerangka monitoring dan evaluasi di tingkat desa, Indeks Desa Membangun (IDM) dan di tingkat Kawasan Perdesaan dengan target dan indikator Sustainable Development Goals (SDGs).
Pokok pembahasan selanjutanya adalah Pengunaan Social Innovation Platform, satu pendekatan partisipatori yang komprehensif dengan memakai system thinking dalam upaya pengembangan sosial ekonomi Kawasan Perdesaan, termasuk dampak COVID-19.
Pembahasan yang terakhir adalah Penguatan komunikasi dan promosi serta ‘knowledge sharing’ dari praktik-praktik keberhasilan Kemendes PDTT di tingkat nasional, regional (ASEAN atau Asia Pacific) dan Global, untuk percepatan capaian SDG’s di Indonesia dan kontribusi ke tingkat global.
Abdul Halim Iskandar mengapresiasi tawaran-tawaran dari UNDP dalam pembangunan perdesaan.
“Saya berterima kasih dan sangat gembira ketika kita berdiskusi lalu ada kesamaan sudut pandang, kesamaan persepsi dalam membangun desa-desa di Indonesia untuk menuju desa yang tidak desani,” ujarnya.
Desa yang tidak desani, lanjut Menteri Desa, adalah desa yang berwawasan global, tapi tetap bertumpu pada akar kebudayaan.
“Pembangunan di Indonesia tidak boleh tercerabut dari akar budaya. Pembangunan di desa tidak boleh lepas dari dua hal, pembangunan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi. Makanya dalam paradigma pembangunan desa, harus betul-betul bertumpu pada akar budaya,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Menteri Desa menambahkan, apa yang sudah menjadi pembicaraan kita. Sekiranya agar dilakukan percepatan-percepatan di dalam kesepahaman dan kemudian realisasi dan tindak lanjut program. Karena memang situasinya sudah sangat membutuhkan untuk action.
“Saya pikir semakin cepat akan semakin baik, supaya kita bisa langsung action. Agar kita segera action, maka ada beberapa hal yang harus disepakati. Saya sepakat, semakin cepat semakin baik,” pungkas mantan Ketua DPRD Jombang.
Sebagai informasi, dalam rapat ini, UNDP Indonesia diwakili langsung oleh Christophe Bahuet (Resident Representative UNDP Indonesia), Sophie Kemkhadze (Deputy Resident Representative UNDP Indonesia), Juliaty Sopacua (Technical Advisor SDGs), Siprianus Bate Soro (Head of Democratic Governance and Poverty Reduction Unit), Christian Budi Usfinit (Team Leader of Resilience and Reconstruction Unit), Teuku Rachmatsyah (Head of Quality Assurance and Results Unit), Suryo Utomo Tomi (Head of Communication Unit), Sandy Angga Hikmata, (SDGs Team Support), Pramudita Lestari (Executive Assistant), Wiryawan Nimpuno (Interpreter). (Red)
