Jakarta, desapedia.id – Jajaran Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP PAPDESI) menggelar pertemuan dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemdes Kemendagri) pada Kamis (22/9) lalu.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh pimpinan tertinggi kedua lembaga, yakni Ketua Umum DPP PAPDESI, Hj. Wargiyati dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Kemendagri, Yusharto Huntoyungo.
Dalam pertemuan tersebut DPP PAPDESI meminta Kemendagri untuk segera melakukan peningkatan kapasitas bagi perangkat pemerintah desa diseluruh Indonesia.
Bukan hanya itu saja, Ketum DPP PAPDESI Hj. Wargiyati juga mendesak agar Kemendagri dapat mengawasi oknum-oknum yang sering melakukan pelatihan tidak resmi sehingga berpotensi merugikan perangkat desa.
Wargiyati menegaskan terkait pelaksanaan kapasitas perangkat desa, agar kedepannya tidak ada kegiatan bimtek liar yang tidak sesuai dengan program pemerintah maka dibutuhkan kerjasama antara PAPDESI dengan Kemendagri.
“Kalau memang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah desa, kami dari DPP PAPDESI mohon ada kerjasama dari Kemendagri sehingga ketika implementasi ke daerah, kita relatif mudah untuk koordinasi”, ujar Wargiyati yang juga Kepala Desa Ngrapah, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mengatakan pihaknya bakal lebih banyak lagi melakukan kegiatan pelatihan kapasitas perangkat desa tahun 2023 mendatang.
“Kami menyambut baik dan menerima aspirasi PAPDESI. Kita sudah mulai mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan desa. Mulai dari penataan kewenangan, bagaimana melakukan penataan jumlah desa yang ada di Indonesia, bagaimana penataan batas antar desa, sampai pada berbagai hal yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas perangkat desa yang sedang kami persiapkan”, tegas Dirjen Yusharto. (Red)
