Semarang, desapedia.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan hampir semua desa sampai saat ini belum mempunyai batas–batas yang jelas.
Menurut mantan Kapolri ini, ketidakjelasan batas desa akan berdampak pada ekonomi dan investasi di daerah tersebut.
“Masalah batas desa akan membuat daerah kesulitan menarik investasi. Di Provinsi Banten misalnya, ada perusahaan tutup lalu pindah ke Jawa Tengah karena beberapa faktor, yaitu karena UMR, banyak preman yang mengatasnamakan otoritas desa untuk mengambil semacam teling dari perusahaan tersebut, dan batas desanya yang bermasalah”, tegas Tito.
Tito menambahkan, dengan adanya kebijakan transfer dana desa yang bersumber dari APBN langsung ke rekening desa, dirinya berharap dana desa juga bisa digunakan untuk mengurus penyelesaian batas desa yang kerap bermasalah di hampir semua desa di Indonesia.
Mendagri Tito menjelaskan bahwa kini pemerintah masih membicarakan tentang kemungkinan mengalokasikan Rp. 20 juta atau Rp. 30 juta dari dana desa untuk menyelesaikan batas desa agar segera diselesaikan sehingga tidak berpengaruh pada investasi.
Mendagri Tito mengemukakan hal tersebut dihadapan 20 ribu perangkat desa dari seluruh Propinsi Jawa Tengah yang hadir pada Rapat Kerja (Raker) Percepatan Penyaluran Dana Desa dalam Menopang Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Semarang, Selasa (18/2). (Red)
